Supriansa Konsisten Kawal Isu Diskriminasi Penanganan Terorisme di Indonesia

06-12-2021 / KOMISI III

Anggota Komisi III DPR RI Supriansa. Foto: Jaka/Man

 

Anggota Komisi III DPR RI Supriansa dengan tegas menyampaikan konsistensinya mengawal isu diskriminasi dalam penanganan terorisme yang terjadi pada umat Islam di Indonesia. Menurutnya, perjuangan yang telah dilakukan Bangsa Indonesia yang tak lepas dari perjuangan para ulama dan santri tidak bisa dilupakan begitu saja. Sehingga tidak ada alasannya untuk melupakannya.

 

Supriansa mengemukakan hal tersebut saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI dengan para ulama yang tergabung dalam Ahlussunnah Wal Jamaah di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (6/12/2021). Menurutnya, sebagai wakil rakyat, sudah menjadi hal yang seharusnya bagi DPR RI untuk menerima seluruh aspirasi masyarakat untuk memperhatikan dan menindaklanjutinya.

 

“Apapun yang menjadi aspirasi masyarakat wajib hukumnya bagi kami sebagai wakil rakyat untuk memperhatikan, mempelajari dan menyampaikan di mana tujuan dari aspirasi itu akan disampaikan,” tegas Supriansa. Menurutnya, perlakukan diskriminasi penegakan hukum seperti yang disampaikan oleh para ulama, menurutnya tidak dibenarkan di negara manapun.

 

Terlebih, imbuh politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu, di negara Republik Indonesia yang merupakan negara hukum. Sehingga apabila adanya penegakan hukum dengan beratasnamakan pemberantasan terorisme namun terkesan diskriminasi seperti yang disampaikan tersebut, maka menurutnya itu adalah bagian dari bentuk kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh aparat.

 

“Bahkan di tempat ini (Ruang Rapat Komisi III DPR RI) pernah dengan lantang saya ucapkan kepada aparat yang datang di tempat ini ketika RDP, tentang pembahasan mengenai tindak pidana terorisme. Saya lantang menyatakan bahwa jangan selalu dikait-kaitkan kalau orang berbicara tentang terorisme, seakan akan akan dialamatkan pada kelompok tertentu, katakanlah Islam. Itu tidak benar,” tegas Supriansa.

 

Supriansa juga telah memperjuangkan apa yang disampaikan oleh para ulama bahkan sebelum para ulama bersilaturahmi ke DPR RI. Menurutnya, orang yang menggunakan atribut islam seperti berjenggot hitam dan berkopiah Tidak ada hubungannya dengan Islam. Itu karena Islam pun tidak setuju dengan tindakan terorisme. “Ulama berperan serta dalam menegakkan Republik Indonesia dari penjajahan VOC pada tahun 1602. Jelas. Abad ke 17 imperial Belanda dan Inggris ada. Para ulama dan santri serta sultan beberapa daerah Jawa, terlibat secara bersama sama dengan para ulama mendirikan bangsa yang kita cintai ini,” tutupnya. (hal/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi III Setujui Guntur Hamzah Dicalonkan Jadi Hakim Konstitusi
29-09-2022 / KOMISI III
Komisi III DPR RI secara sah menyetujui Guntur Hamzah untuk dicalonkan menjadi Hakim Konstitusi atas usul lembaga DPR RI. Wakil...
Komisi III Resmi Pilih Johanis Tanak Sebagai Pimpinan KPK
28-09-2022 / KOMISI III
Komisi III DPR RI secara resmi memilih dan menetapkan Johanis Tanak sebagai calon anggota pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)...
Komisi III Apresiasi Polda Sumut Terkait Pemberantasan Kasus Perjudian
25-09-2022 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyampaikan apresiasinya kepada jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara terkait penanganan tindak...
Johan Budi Usul Penggunaan UU TPPU dalam Pengungkapan Kasus Judi
24-09-2022 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi Pribowo mengusulkan penggunaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak...