Hamid Noor Yasin: Utang Negara Menumpuk, Tunda Pembahasan RUU IKN

12-12-2021 / PANITIA KHUSUS

Anggota Pansus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) DPR RI Hamid Noor Yasin. Foto: Dok/Man

 

Utang negara yang terus menumpuk membutuhkan perhatian pemerintah untuk segera melunasinya. Untuk itu, Anggota Pansus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) DPR RI Hamid Noor Yasin menyerukan agar pembahasan RUU IKN ditunda, mengingat pemindahan IKN membutuhkan anggaran yang sangat besar.

 

“Dalam draf RUU IKN, ketentuan waktu pemindahan IKN diusulkan pada semester I 2024. Ini terkesan dipaksakan dan sangat tergesa-gesa karena kondisi ekonomi Indonesia dan dunia sedang tidak menentu akibat pandemi Covid19," ulas Hamid dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, Minggu (12/12/2021).

 

Pemerintah hendaknya fokus saja pada pembenahan utang negara yang kini sudah mencapai Rp6.687,28 triliun per Oktober 2021 atau setara 39,69 persen Produk Domestik Bruto (PDB). Keputusan pemindahan IKN yang tergesa-gesa, kata Hamid, dikhawatirkan membebani keuangan negara, seperti halnya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung yang akhirnya membengkak sekitar Rp27 triliun dan harus mendapatkan suntikan dana APBN.

 

"Kesan tergesa-gesa ini dikuatkan dengan fakta bahwa proses pembahasan di DPR juga lebih cepat dari biasanya, dimana fraksi-fraksi diminta mengirim DIM hanya 2 hari setelah mendapat input dari para ahli dan pakar. Selain itu draf RUU IKN yang disampaikan pemerintah kurang memberi gambaran terhadap IKN yang akan dibangun. Dalam RUU itu disebutkan bahwa ketentuan mengenai Rencana Induk IKN akan diatur dengan Peraturan Presiden," ungkap Hamid.

 

Anggota Komisi V DPR RI ini mengingatkan, ini berpotensi menyebabkan ketidakjelasan proses pembangunan dan pemindahan IKN yang pada akhirnya berpotensi menyebabkan membengkaknya anggaran pemindahan IKN. Di sinilah, ia menyerukan agar rencana pemindahan IKN harus ditunda, mengingat keadaan keuangan negara sedang berat akibat utang yang terus menumpuk.

 

Ditambahkan politisi PKS itu, RUU IKN harus menyertakan pula Recana Induk IKN sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan RUU IKN ini. Dengan begitu, semua aspek yang menyertai pemindahan IKN terlihat jelas, termasuk aspek keuangan. Masyarakat bisa diajak mengawasi pembahasan RUU IKN itu. "PKS tidak bisa berjuang sendiri. Komposisi kursi koalisi pemerintah yang mayoritas, membuat PKS harus berkoalisi dengan masyarakat untuk menyuarakan ketidaksetujuannya", tutup Hamid. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pansus RUU Landas Kontinen Serahkan DIM kepada Pemerintah
12-04-2022 / PANITIA KHUSUS
Ketua Panita Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Landas Kontinen DPR RI Maman Abdurrahman menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU...
Achmad Baidowi: Tidak Ada Hal Luar Biasa Warga Gugat UU IKN ke MK
26-01-2022 / PANITIA KHUSUS
Anggota DPR RI Achmad Baidowi menilai tidak ada hal luar biasa ketika ada warga yang mengajukan gugatan Undang-Undang Ibu Kota...
RUU IKN Disetujui, Suryadi Jaya Purnama Persilakan Masyarakat Ambil Langkah ‘Judicial Review’
22-01-2022 / PANITIA KHUSUS
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Suryadi Jaya Purnama mempersilakan masyarakat untuk melakukan langkah konstitusi...
UU IKN Sebagai Landasan Hukum Ibu Kota Baru
18-01-2022 / PANITIA KHUSUS
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan bahwa RUU IKN yang...