Banggar: Stabilitas Ekonomi Jabar Terjaga Baik, Tetapi Alokasi TKDD Perlu Lebih Adil

16-12-2021 / BADAN ANGGARAN

Anggota Badan Anggaran DPR RI Eriko Sotarduga saat mengikuti Kunjungan Kerja Banggar DPR RI ke Bandung, Jawa Barat, Selasa (14/12/2021). Foto: Novel/Man

 

Anggota Badan Anggaran DPR RI Eriko Sotarduga menilai bahwa stabilitas ekonomi di Provinsi Jawa Barat terjaga dengan baik dari mulai inflasi hingga realisasi Program Pemulihan Ekonomi (PEN) pada masa pandemi Covid-19 ini. Dari pemaparan yang disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jabar, inflasi Jabar pada tahun 2021 masih dalam rentang target 3±1 persen.

 

"Bank Indonesia (diwakilkan oleh Kepala Perwakilan BI Jabar) menujukkan dalam paparan bahwa kinerja di Jawa Barat termasuk inflasi dan lain-lain ini masih terkontrol dengan baik," ungkapnya usai mengikuti Kunjungan Kerja Banggar DPR RI ke Bandung, Jawa Barat, Selasa (14/12/2021).

 

Pada kesempatan itu, Kepala Perwakilan BI Jawa Barat Herawanto menyampaikan bahwa keberadaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sangat efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi di Jawa Barat. Hal ini bisa terlihat dari pencapaian Jabar menjadi juara 2 TPID nasional untuk wilayah Jawa-Bali.

 

Di sisi lain, Eriko juga menyoroti permasalahan pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Provinsi Jawa Barat sekiranya dinilai belum cukup adil dan merata padahal Jabar merupakan provinsi dengan jumlah penduduk paling banyak di Indonesia. Politisi PDI-Perjuangan ini mengatakan bahwa perlu mencari jalan keluar (way out), sehingga alokasi TKDD bisa disalurkan secara adil dan merata demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jabar. 

 

“Jawa Barat adalah provinsi dengan penduduk terbesar di Indonesia, ini penting menjadi perhatian. Padatnya penduduk di Jabar ini menjadi satu problem tersendiri. Nah ini perlu dicari jalan keluarnya," tutur Eriko. Di akhir ia menambahkan, ada salah satu way out yang disampaikan Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan juga Wakil Ketua Banggar DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal bahwa akan dicari Dana Alokasi Umum (DAU) secara khusus dan mencari peluang lain untuk meningkatkan pendapatan negara, khususnya pendapatan Jabar. (nvl/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Bappenas Harus Pikirkan Kekurangan Guru di Daerah
16-06-2022 / BADAN ANGGARAN
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) harus memikirkan bagaimana solusi atas persoalan kekurangan guru di berbagai daerah. Kemampuan...
Ibas Yudhoyono Minta Program Prioritas RAPBN 2023 Direncanakan Dengan Bijak
15-06-2022 / BADAN ANGGARAN
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Edhi Baskoro Yudhoyono meminta, program prioritas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)...
Marwan Cik Hasan Tekankan Mitigasi Agar Defisit APBN 2023 di Bawah 3 Persen Tercapai
15-06-2022 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Marwan Cik Hasan menekankan pada pemerintah untuk memitigasi rencana postur defisit AnggaranPendapatan dan Belanja...
Banggar DPR dan Pemerintah Sepakat Defisit APBN 2023 di Angka 2,85 Persen
15-06-2022 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati nilai defisit pembiayaan APBN 2023 berada di titik maksimal 2,85 persen dari...