Napi Narkotika Selayaknya Dipisahkan dengan Warga Binaan Lain

19-12-2021 / KOMISI III

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh saat memimpin pertemuan Komisi III DPR RI dengan Kepala Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara, Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari serta Ketua Pengadilan TUN Kendari di Kantor Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara, di Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (17/12/2021). Foto: Eko/Man

 

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh mengungkapkan, narapidana kasus narkotika selayaknya dipisahkan dengan warga binaan pemasyarakatan lainnya. Hal tersebut penting dilakukan sebagai upaya memutus mata rantai pengguna narkotika, agar narapidana narkotika tidak memengaruhi narapidana lain untuk terlibat di dunia narkoba setelah mereka bebas nanti.

 

Hal tersebut diungkapkan Pangeran saat memimpin pertemuan Komisi III DPR RI dengan Kepala Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara, Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari serta Ketua Pengadilan TUN Kendari di Kantor Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara, di Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (17/12/2021).


"Saya kira penting untuk memisahkan napi narkotika. Ini penting bagi kami Komisi III DPR RI untuk memperhatikan dan mendalami lagi," tegas Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

 

Selain itu, Pangeran juga memberikan perhatian khusus masalah over kapasitas di lapas. Dirinya merespon positif rencana pembangunan lembaga pemasyarakatan (lapas) khusus kasus narkotika di Sulawesi Tenggara sehingga tidak bergabung dengan perkara lainnya. "Pada prinsipnya di Kemenkumham yang sudah klasik terjadi adalah over kapasitas. Begitu pula di Sultra, selayaknya dibuatkan lapas khusus narkotika," ungkap Pangeran.

 

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Sultra Silvester Sili Laba merasa bangga atas perhatian Komisi III DPR RI untuk jajarannya. Ia berharap kehadiran Komisi III DPR RI membawa perubahan positif pada jajarannya di Kanwil Kemenkumham Sultra. "Kami sangat bangga karena telah memberikan solusi dan penguatan-penguatan terkait dengan tugas dan fungsi kami," ujar Silvester.

 

Sebelumnya, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sultra Muslim menyebutkan setidaknya dua lapas untuk mengatasi kelebihan kapasitas daya tampung narapidana yang jumlahnya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

 

"Sultra butuh lapas narkoba dan butuh lapas baru untuk menanggulangi over kapasitas. Sekarang ini jumlah narapidana di lapas dan rutan sebanyak 2.882 orang, sementara daya tampung sekitar 900 orang," kata Muslim.

 

Disebutkan pula bahwa dari 2.882 warga binaan pemasyarakatan, terdapat sekitar 700 orang kasus narkoba. Jumlah ini, menurut dia, sangat besar, ditambah lagi trennya yang selalu meningkat serta sangat susah jika digabung dengan napi kasus lainnya. (eko/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi III Soroti Over Kapasitas Lapas di Jambi
14-08-2022 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh beserta Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI menyoroti tingginya...
Aboe Bakar Al Habsyi Apresiasi Kapolri Bubarkan Satgasus Polri
13-08-2022 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Al Habsyi mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang telah menghentikan...
Revisi KUHP Diharapkan Dapat Suburkan ‘Restorative Justice’
12-08-2022 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil mendorong seluruh aparat penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan Tinggi, hingga Mahkamah Agung...
Eva Yuliana Apresiasi Program Rehabilitasi Berbasis Masyarakat Untuk Cegah Penggunaan Narkoba
12-08-2022 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana mengatakan, letak geografis Jambi yang berada di sentral Pulau Sumatera, kerap dimanfaatkan pengedar...