Pintu Masuk Indonesia di Kepri Harus Steril dari Covid-19

20-12-2021 / KOMISI III

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir bertukar cinderamata usai memimpin pertemuan Tim Kunker Komisi III DPR RI di Mapolda Kepri, Batam, Sabtu (18/12/2021). Foto: Eno/Man

 

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengatakan pintu masuk Kepri harus steril dari Covid-19. Mengingat, Kepri saat ini merupakan satu-satunya pintu masuk ke Indonesia. Salah satu permasalahan yang ia soroti di Kepri adalah terkait kedatangan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia.

 

“Sekarang ini dikanalisasi hanya satu pintu masuk yaitu melalui Kepri. Hal ini tentunya bukan hanya menjadi tanggung jawab Kepri sendiri, namun juga menjadi tanggung jawab kita bersama dan Pemerintah Indonesia, karena pintu masuknya di sini jadi mereka harus betul-betul steril dari Covid-19,” ujar Adies usai memimpin pertemuan Tim Kunker Komisi III DPR RI di Mapolda Kepri, Batam, Sabtu (18/12/2021).

 

Ia menegaskan, Komisi III DPR RI akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk mengingatkan kepada Duta Besar Indonesia yang berada di Malaysia, agar mengantisipasi dan memperhatikan para pekerja migran benar-benar bebas dari Covid-19. Supaya para PMI bisa kembali ke tanah air dan berkumpul dengan keluarganya dengan selamat.

 

Tak hanya itu, Adies juga mengingatkan Badan Narkotika Nasional (BNN) akan kerawanan masuknya narkotika dari negara tetangga. “Jadi kami juga mengingatkan agar perlu diperhatikan jalur-jalur tikus yang biasa dilewati oleh para pengedar," ujar Adies. (eno/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Berikan Catatan Penting Terhadap RUU KUHP
25-11-2022 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah menyampaikan pandangan Fraksi terkait dengan Rancangan Undang-undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana...
Komisi III dan Kemenkumham Setujui RUU KUHP di Pembahasan Tingkat I
25-11-2022 / KOMISI III
Komisi III DPR RI dalam rapat kerja bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang digelar di Ruang Rapat...
Pasal Penghinaan Pemerintah Diusulkan Sebagai Delik Aduan dalam RUU KUHP
24-11-2022 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Sari Yuliati mengusulkan pasal penghinaan pemerintah yang terdapat pada Pasal 240 dan 241 Rancangan Undang-Undang...
‘Restorative Justice’ Harus Satu Nafas dengan Aspek Korektif dan Rehabilitatif
23-11-2022 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menegaskan penerapan Restorative Justice harus dikembalikan pada konsep awal yakni paradigma pendekatan Restorative...