Penyangga IKN, Pembangunan Infrastruktur Kaltim Perlu Diperhatikan

23-12-2021 / KOMISI V

Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Fauzi di sela-sela mengikuti kunjungan kerja reses Komisi V DPR RI ke Kutai Timur, Kalimantan Timur, Selasa (21/12/2021). Foto: Bianca/Man

 

Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Fauzi mengatakan Kabupaten Kutai Timur sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN) baru nantinya perlu mempersiapkan berbagai hal dari segi infrastruktur. Sebab, kultur tanah yang tidak menentu memerlukan perhatian khusus dalam pembangunan infrastruktur di Kutai Timur.

 

"Karena memang kultur tanah di tempat ini dia sangat labil sekali. Sehingga kalau kita tidak menerapkan atau melakukan improvisasi, agar pembangunan yang diarahkan di tempat ini tidak disesuaikan dengan kondisi kultural akhirnya seperti ini," kata Fauzi di sela-sela mengikuti kunjungan kerja reses Komisi V DPR RI ke Kutai Timur, Kalimantan Timur, Selasa (21/12/2021).

 

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, selain pembangunan infrastruktur, perawatan dan perhatian terhadap infrastruktur yang ada seperti jalan akses antar daerah di Kaltim juga perlu lebih diperhatikan. Ia mencontohkan kurangnya penegakan hukum terhadap kendaraan-kendaraan yang over dimension over loading (ODOL) yang melintas di Jalan Nasional Tanah Datar telah menyebabkan rusaknya jalan akses tersebut.

 

Oleh sebab itu, penegakan hukum terhadap aktifitas pertambangan khususnya terhadap kendaraan-kendaraan ODOL tersebut patut ditegakkan. Agar nantinya pembangunan infrastruktur jalan dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar. Fauzi menilai, meski sektor pertambangan menjadi sumber utama pendapatan Kaltim, namun secara nasional penyerapan tenaga kerja di sektor tersebut masih berada di urutan ketiga.

 

Sehingga, sektor pertambangan dinilai kurang berdampak secara luas terhadap masyarakat sekitar. “Jadi ironis pada saat ini menjadi sumber utama pendapatan daerah dan pendapatan negara karena tambang kan diatur pusat, jadi penyerapan tenaga kerja ini kan memprihatinkan, urutan ketiga, seharusnya kan dia urutan pertama, artinya apa, penambangan ini tidak juga berdampak luas terhadap masyarakat di sekitar sini," tambahnya.

 

Terakhir, Fauzi berharap, jika pembangunan infrastruktur dan penegakan hukum di Kaltim dapat berjalan dengan baik, diharapkan Kaltim dapat menjadi proyek percontohan bagi daerah-daerah lain. Selain itu, sebagai penyangga IKN nantinya, pembangunan infrastruktur yang ada diharapkan dapat memicu perputaran ekonomi di Kaltim dapat berjalan lebih maksimal dan berdampak luas terhadap masyarakat di sana. (bia/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi V Terima Aspirasi DPRD Kabupaten Barru Sulsel terkait Pembangunan Infrastruktur
26-01-2023 / KOMISI V
Komisi V DPR RI menerima audiensi dari jajaran DPRD Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Audiensi tersebut terkait dengan beberapa pembangunan infrastruktur,...
Ditjen SDA PUPR Diingatkan Segera Evaluasi Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air dan Sarana Pengendali Banjir
26-01-2023 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Sudewo mengingatkann Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian PUPR untuk segera mengadakan evaluasi...
Legislator Ingatkan Badan Kebijakan Transportasi Segera Analisis Harga Tiket Pesawat Ideal
25-01-2023 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Anwar Hafid mengingatkan Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk segera melakukan analisa kebijakan berkaitan...
PUPR Diminta Koordinasi dengan Ditjen Perhubungan Darat dan Korlantas Atasi Kerusakan Jalan Nasional
24-01-2023 / KOMISI V
Komisi V DPR RI meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Binamarga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat...