Anggota DPR Minta PUPR Penuhi SPM Sebelum Naikkan Tarif Tol Tomang-Tangerang-Cikupa

27-12-2021 / KOMISI V

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama. Foto: Ist/Man

 

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama menanggapi rencana kenaikan Tarif Jalan Tol Simpang Susun Tomang-Tangerang-Cikupa sebesar Rp500 pada setiap golongan mulai Minggu (26/12/2021). Maka, Suryadi meminta adanya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol tersebut terlebih dulu sebelum adanya kenaikan tarif.

 

Mengingat, Suryadi menduga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hanya memasukkan pengaruh laju inflasi sehingga belum sesuai dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang resmi disahkan menjadi UU pada Kamis (17/12/2021) lalu.

 

"Pada Pasal 48 ayat (3) menyebutkan bahwa evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap dua tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi dan evaluasi terhadap pemenuhan SPM  Jalan Tol," ujar Suryadi dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Senin (27/12/2021).

Tak hanya itu, sambung Suryadi, Pasal 51A ayat (2) UU menyebutkan SPM Jalan Tol meliputi kondisi Jalan Tol, prasarana keselamatan dan keamanan dan prasarana pendukung layanan bagi pengguna Jalan Tol. Serta, pada ayat (6) pasal yang sama disebutkan hasil evaluasi SPM Jalan Tol merupakan informasi publik.

 

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut juga mengingatkan, UU Jalan yang baru disahkan tersebut sudah seharusnya menjadi tolok ukur baru dalam pelayanan. Suryadi menegaskan, SPM menjadi klausul baru yang harus dipenuhi dalam perawatan jalan tol dan penyesuaian tarif jalan tol ke depan.

 

Terlebih, tandas Suryadi, pada Pasal 51A ayat (7) disebutkan perlu adanya Peraturan Pemerintah untuk mengatur SPM Jalan Tol lebih lanjut. Sejauh ini, ungkap Suryadi, baru ada Peraturan Menteri PUPR Nomor 16/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol berdasarkan UU Jalan yang lama.

 

"Oleh karena itu, saya mendesak agar Pemerintah mengatur dulu SPM Jalan Tol melalui Peraturan Pemerintah sesuai dengan UU Jalan yang baru disahkan tersebut, baru kemudian memutuskan menaikkan tarif jalan tol," pungkas legislator dapil Nusa Tenggara Barat II ini. (pun/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Berharap Semua Pihak Duduk Bersama Terkait Rencana Proyek Kereta Api Sulsel
12-08-2022 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Hamka B Kady berharap agar Balai Kereta Api, Pemerintah Provinsi Sulsel, dan Pemkot Makassar duduk...
Komisi V Meminta Evaluasi Berkala pada Pelayanan Jasa Aplikasi Ojol
10-08-2022 / KOMISI V
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta adanya evaluasi berkala terhadap penerapan aturan baru kenaikan tarif ojek online (ojol). Khususnya,...
Kenaikan Tarif Ojol Harus Dibarengi dengan Peningkatkan Pelayanan dan Jaminan Keselamatan
10-08-2022 / KOMISI V
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengingatkan perusahaan aplikasi ojek online (ojol) agar meningkatkan pelayanan seiring dengan tarif ojol yang...
Membangun Kereta Api Harus dengan Perhitungan yang Cermat  
10-08-2022 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Hamka Baco Kady mengatakan sudah mencermati laporan yang disampaikan Balai Kereta Api, tentang proyek kereta...