Cegah Omicron di Indonesia, Banggar DPR Tegaskan Terapkan Protokol Kesehatan Ketat

30-12-2021 / BADAN ANGGARAN

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI M.H. Said Abdullah. Foto: Runi/Man

 

Menghitung hari menuju tahun 2022, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI M.H. Said Abdullah memperingatkan pemerintah agar menerapkan protokol kesehatan kepada masyarakat ketat demi meminimalisir penyebaran Covid-19 varian Omicron. Mengendalikan mobilisasi kedatangan dari luar negeri menjadi satu dari beberapa pertimbangan krusial guna menekan dampak pandemi Covid-19.

 

“Kita di penghujung tahun ini juga sudah kebobolan akibat sejumlah kedatangan orang dari luar negeri. Kita harus disiplin pengendalian kedatangan luar negeri, jangan sampai terjadi berbagai tindakan memalukan, seperti kabur dari karantina dengan menyuap petugas, atas nama pangkat dan kedudukan,” tutur Said dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, Kamis (30/12/2021).

 

Tidak hanya kepada Indonesia, ia menjelaskan, European Center for Desease Prevention and Control (ECD) sudah mengingatkan sejumlah negara di Eropa, varian omicron akan menyebabkan tingkat infeksi yang tinggi. Jika tidak ada tindak cepat, pandemi Covid-19 berpotensi kembali menghantam sektor perekonomian dunia, yang kini sedang berusaha pulih dan bangkit.

 

Akibat pandemi Covid-19, persentase tingkat kemiskinan pada akhir tahun 2021 di Indonesia mencapai 10,25 persen. Mengetahui hal tersebut, politisi PDI-Perjuangan itu berharap pengentasan kemiskinan sekaligus dipadukan oleh penurunan kasus stunting dan reformasi subsidi menjadi bagian besar dari agenda kerja utama pemerintahan pada tahun mendatang.

 

“Agenda menurunkan kemiskinan harus dipadukan dengan penurunan stunting, dan reformasi subsidi untuk orang miskin. Saya berharap pemerintah dengan daya maksimal bisa mencapai penurunan tingkat kemiskinan sesuai target APBN 2022 dikisaran 8,5 hingga 9 persen,” jelas Anggota Komisi XI DPR RI itu.

 

Agar agenda tersebut bisa berjalan sesuai rencana, maka ia menegaskan protokol kesehatan harus diterapkan penuh sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. “Maka perlu meningkatkan alat kemampuan deteksi di setiap kedatangan internasional, dan manajemen kekarantinaan yang ketat. Jalan ini kita tempuh semata agar tidak terulang gelombang ketiga, dan mencegah dampaknya memukul ekonomi kita lagi,” tandasnya. (ts/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Bappenas Harus Pikirkan Kekurangan Guru di Daerah
16-06-2022 / BADAN ANGGARAN
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) harus memikirkan bagaimana solusi atas persoalan kekurangan guru di berbagai daerah. Kemampuan...
Ibas Yudhoyono Minta Program Prioritas RAPBN 2023 Direncanakan Dengan Bijak
15-06-2022 / BADAN ANGGARAN
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Edhi Baskoro Yudhoyono meminta, program prioritas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)...
Marwan Cik Hasan Tekankan Mitigasi Agar Defisit APBN 2023 di Bawah 3 Persen Tercapai
15-06-2022 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Marwan Cik Hasan menekankan pada pemerintah untuk memitigasi rencana postur defisit AnggaranPendapatan dan Belanja...
Banggar DPR dan Pemerintah Sepakat Defisit APBN 2023 di Angka 2,85 Persen
15-06-2022 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati nilai defisit pembiayaan APBN 2023 berada di titik maksimal 2,85 persen dari...