Wujudkan Reformasi Subsidi, Banggar DPR Dorong Transformasi Ekonomi Hijau

30-12-2021 / BADAN ANGGARAN

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI M.H. Said Abdullah. Foto: Jaka/Man

 

Pada tahun 2022 mendatang, harga komoditas minyak dan gas diprediksi konsisten merangkak naik. Hal tersebut tentu akan mempengaruhi semakin besarnya alokasi kebutuhan subsidi energi di Indonesia. Mengandalkan subsidi bukan jadi solusi yang efektif. Oleh karena itu, reformasi subsidi energi perlu dilakukan.

 

Demikian hal tersebut disampaikan oleh Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI M.H. Said Abdullah dalam keterangan tertulisnya kepada Parlementaria, Kamis (30/12/2021). Lebih lanjut, reformasi subsidi merupakan keputusan yang harus dilakukan pemerintah agar plafon subsidi energi tidal melewati batas.

 

“Pemerintah harus segera melakukan reformasi subsidi energi, agar plafon subsidi energi di tahun depan sebesar Rp134 triliun tidak membengkak. Lebih penting lagi, agar subsidi energi lebih tepat sasaran. Saya berharap selambatnya pertengahan tahun depan reformasi subsidi energi telah dijalankan,” ujar politisi PDI-Perjuangan itu.

 

Selain reformasi subsidi, kebijakan ekonomi hijau, menurut Said, harus dipertimbangan untuk menjadi sebuah bentuk transformasi ekonomi menuju pembangunan yang rendah emisi dan ramah lingkungan. Melalui transformasi ekonomi tersebut diharapkan mencerminkan komitmen internasional dari Indonesia guna mewujudkan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (Nationally Determined Contribution) dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals). (ts/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Bappenas Harus Pikirkan Kekurangan Guru di Daerah
16-06-2022 / BADAN ANGGARAN
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) harus memikirkan bagaimana solusi atas persoalan kekurangan guru di berbagai daerah. Kemampuan...
Ibas Yudhoyono Minta Program Prioritas RAPBN 2023 Direncanakan Dengan Bijak
15-06-2022 / BADAN ANGGARAN
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Edhi Baskoro Yudhoyono meminta, program prioritas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)...
Marwan Cik Hasan Tekankan Mitigasi Agar Defisit APBN 2023 di Bawah 3 Persen Tercapai
15-06-2022 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Marwan Cik Hasan menekankan pada pemerintah untuk memitigasi rencana postur defisit AnggaranPendapatan dan Belanja...
Banggar DPR dan Pemerintah Sepakat Defisit APBN 2023 di Angka 2,85 Persen
15-06-2022 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati nilai defisit pembiayaan APBN 2023 berada di titik maksimal 2,85 persen dari...