Prediksi Ketidakpastian Keuangan Global, Banggar DPR Minta Pemerintah Lakukan Mitigasi

31-12-2021 / BADAN ANGGARAN

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI M.H. Said Abdullah. Foto: Dok/Man

 

Tidak hanya di Indonesia, pasar keuangan global diprediksi mengalami ketidakpastian pada tahun 2022 akibat pandemi Covid-19. Ketidakpastian itu mengakibatkan sejumlah bank sentral negara maju harus membuat keputusan. Pemerintah Indonesia pun diharapkan turut bertindak lebih baik untuk mencegah krisis keuangan.

 

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI M.H. Said Abdullah dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria di Jakarta, Kamis (30/12/2021). Lebih lanjut, ia menekankan pemerintah melalui Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) untuk lebih berhati-hati membuat kebijakan.

 

“Dengan keadaan seperti itu akan menghantam berbagai lembaga keuangan. Komite Stabilitas Sektor Keuangan harus antisipatif terhadap kemungkinan dana keluar, yang memberi dampak tekanan besar terhadap nilai tukar rupiah,” jelas politisi PDI-Perjuangan itu.

 

Diketahui, The Fed (Bank Sentral Amerika Serikat), mengambil tindakan berupa kebijakan tapering off. Kebijakan ini berusaha mengurangi stimulus moneter ketika perekonomian negara terancam sekaligus membutuhkan suntikan dana likuiditas, di antaranya dengan mengurangi ukuran program pembelian obligasi.

 

Pada saat yang sama, Said juga memperingatkan dampak krisis keuangan akibat gagal bayar yang menimpa Evergrande, perusahaan properti terbesar di Tiongkok. Di sisi lain, ia menilai pemerintah perlu melakukan mitigasi suplai komoditas kita yang berasal dari luar negeri, guna langkah antisipatif jika terjadi ketersendatan pasokan suplai komoditas utama dalam negeri.

 

Terakhir, wakil rakyat dapil Jawa Timur XI itu memperingatkan, beban bunga dan pokok utang konsisten naik sejak tahun 2013, sehingga berpotensi menjadi beban fiskal. Tahun 2020, kenaikan Debt Service Ratio (DSR) mencapai 46,76 persen. Terhitung tahun 2021, rasio kenaikan mencapai 48 persen.

 

“Tahun depan, perkiraan 49 persen. Tekanan beban bunga dan pokok utang pemerintah ini harus dimitigasi dengan upaya penurunan tingkat bunga utang kita, keragaman sumber pembiayaan serta dukungan investasi, dan meningkatkan tingkat pendapatan negara,” tutup Said. (ts/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Waspada Pinjol Ilegal, Banggar DPR Dukung OJK Tingkatkan Literasi Keuangan
26-12-2022 / BADAN ANGGARAN
Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mendukung upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang melakukan sosialisasi langsung ke...
Said Abdullah: APBN Sehat, Manfaat Berkali Lipat
22-12-2022 / BADAN ANGGARAN
Menteri Keuangan baru saja menyampaikan rilis atas perkembangan realisasi dan capaian atas kinerja APBN 2022. Melalui tata kelola APBN 2022...
Penyerapan Rendah, Ratna Juwita Minta Evaluasi Belanja Pemerintah Pusat
21-12-2022 / BADAN ANGGARAN
Kementerian Keuangan melaporkan sampai 31 Oktober 2022 realisasi pendapatan negara baru mencapai sebesar Rp2.181,57 triliun dan realisasi belanja negara sebesar...
Pemerintah Akan Berikan Subsidi Kendaraan Listrik, Said Abdullah: Tak Ada di APBN 2023
19-12-2022 / BADAN ANGGARAN
Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian berencana memberikan subsidi kendaraan listrik listrik sebesar Rp80 juta dan mobil berbasis hybrid sebesar Rp40 juta,...