Prediksi Ketidakpastian Keuangan Global, Banggar DPR Minta Pemerintah Lakukan Mitigasi

31-12-2021 / BADAN ANGGARAN

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI M.H. Said Abdullah. Foto: Dok/Man

 

Tidak hanya di Indonesia, pasar keuangan global diprediksi mengalami ketidakpastian pada tahun 2022 akibat pandemi Covid-19. Ketidakpastian itu mengakibatkan sejumlah bank sentral negara maju harus membuat keputusan. Pemerintah Indonesia pun diharapkan turut bertindak lebih baik untuk mencegah krisis keuangan.

 

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI M.H. Said Abdullah dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria di Jakarta, Kamis (30/12/2021). Lebih lanjut, ia menekankan pemerintah melalui Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) untuk lebih berhati-hati membuat kebijakan.

 

“Dengan keadaan seperti itu akan menghantam berbagai lembaga keuangan. Komite Stabilitas Sektor Keuangan harus antisipatif terhadap kemungkinan dana keluar, yang memberi dampak tekanan besar terhadap nilai tukar rupiah,” jelas politisi PDI-Perjuangan itu.

 

Diketahui, The Fed (Bank Sentral Amerika Serikat), mengambil tindakan berupa kebijakan tapering off. Kebijakan ini berusaha mengurangi stimulus moneter ketika perekonomian negara terancam sekaligus membutuhkan suntikan dana likuiditas, di antaranya dengan mengurangi ukuran program pembelian obligasi.

 

Pada saat yang sama, Said juga memperingatkan dampak krisis keuangan akibat gagal bayar yang menimpa Evergrande, perusahaan properti terbesar di Tiongkok. Di sisi lain, ia menilai pemerintah perlu melakukan mitigasi suplai komoditas kita yang berasal dari luar negeri, guna langkah antisipatif jika terjadi ketersendatan pasokan suplai komoditas utama dalam negeri.

 

Terakhir, wakil rakyat dapil Jawa Timur XI itu memperingatkan, beban bunga dan pokok utang konsisten naik sejak tahun 2013, sehingga berpotensi menjadi beban fiskal. Tahun 2020, kenaikan Debt Service Ratio (DSR) mencapai 46,76 persen. Terhitung tahun 2021, rasio kenaikan mencapai 48 persen.

 

“Tahun depan, perkiraan 49 persen. Tekanan beban bunga dan pokok utang pemerintah ini harus dimitigasi dengan upaya penurunan tingkat bunga utang kita, keragaman sumber pembiayaan serta dukungan investasi, dan meningkatkan tingkat pendapatan negara,” tutup Said. (ts/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Said Abdullah Optimis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Capai Target 5,3 Persen
20-05-2022 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah optimis Indonesia dapat memenuhi target pertumbuhan ekonomi di rentang 5,3-5,9 persen pada...
Banggar Minta ‘Candu’ terhadap Dolar Amerika Dikurangi dalam Transaksi Internasional
19-05-2022 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah untuk mengurangi ‘candu’ terhadap dolar Amerika Serikat dikurangi, khususnya dalam...
Banggar Terima Rekomendasi Apeksi, Pertimbangkan Kembali Ketentuan Pajak dan Retribusi Daerah
06-04-2022 / BADAN ANGGARAN
Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah...
Said Abdulah Minta Pemerintah Amankan Stok Berbagai Komoditas
15-03-2022 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah mengantisipasi kelangkaan minyak bumi dengan mengamankan pasokan stok dari negara-negara...