Said Abdullah: Larangan Ekspor Batu Bara Berdampak Turunnya Devisa Negara

03-01-2022 / BADAN ANGGARAN

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah. Foto: Runi/nvl

 

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai, pelarangan ekspor batu bara yang dilakukan pemerintah pada 1-31 Januari 2022 berdampak pada penurunan berkah devisa negara. Terlebih, hal tersebut belum menghitung pendapatan pajak dan bukan pajak yang didapatkan oleh pemerintah. Diketahui. peluang devisa yang dapat Indonesia peroleh dari ekspor batu bara mencapai 3 miliar dolar AS per bulan.

 

“Padahal dari sisi fiskal pendapatan negara, (ekspor batu bara) itu sangat kita butuhkan pada tahun 2022 untuk membenahi fiskal kita akibat terkoreksi oleh beban pembiayaan utang yang besar akibat pandemi Covid-19,” ujar Said dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, Senin (3/1/2022).

 

Anggota Komisi XI DPR RI itu melanjutkan, pelarangan ekspor juga berdampak pada perusahaan perkapalan. Menurutnya, perusahaan akan terkena biaya tambahan penambahan waktu pemakaian (demurrage) yang cukup besar (20,000-40,000 dolar AS per hari per kapal) yang akan membebani perusahaan-perusahaan pengekspor.

 

Reputasi dan kehandalan Indonesia sebagai pemasok batu bara dunia, sambungnya, akan dipertanyakan. Sehingga berbagai komitmen pembelian batu bara dari Indonesia akan dipertanyakan. “Para eksportir batu bara pasti akan kena penalty akibat kebijakan penghentian pengiriman. Alih alih menikmati berkah kenaikan batubara, mereka malah kena getah penalty dari buyer di luar negeri,” lanjut politisi PDI-Perjuangan itu.

 

Pada semester kedua 2021 hingga awal tahun 2022, batu bara menunjukkan tren kenaikan harga. Harga Batu Bara Acuan (HBA) bulan September 2021 hingga ke angka 150,03 dolar AS per ton. Angka ini naik 19,04 dolar AS per ton dibanding HBA bulan Agustus 2021 yang mencapai angka 130,99 per ton. Pada November 2021 HBA kembali meroket menembus 215,1 dolar AS per ton. HBA Desember 2021 anjlok ke posisi 159,79 dolar AS per ton atau turun 25,7 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

 

Meskipun pada Desember 2021 HBA turun, akan tetapi masih menunjukkan harga yang tinggi. Turunnya HBA pada Desember 2021 karena Tiongkok meningkatkan produksi batu baranya, setelah bulan-bulan sebelumnya kekurangan produksi akibat kecelakaan. Batu bara merupakan salah satu sumber energi fosil yang menyumbang emisi dan deforestasi, tetapi lambatnya peralihan teknologi hijau menyebabkan batu bara masih menjadi komoditas utama dunia. Selain itu, tekanan ekonomi sebagian besar negara negara di dunia akibat pandemi Covid-19 memaksa banyak negara masih mempertahankan energi berbasis batu bara.

 

Menurut laporan Climate Transparancy Report 2020, tercatat sejumlah negara maju seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, Jerman, Jepang, Korea Selatan, Polandia, Perancis, Kanada, Italia, dan Inggris masih kecanduan batu bara. Mereka belum cepat bisa move on meninggalkan batu bara. Sedangkan dalam catatan British Petroleum Global Company, diketahui bahwa Tiongkok, India, dan Indonesia adalah negara tiga besar penghasil batu bara dunia, Amerika Serikat di urutan keempat, disusul Australia dan Rusia. (hal/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Banggar Usulkan Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa
21-09-2022 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Agung Widyantoro mengusulkan agar pemerintah memberikan perhatian dan memikirkan tentang penguatan kelembagaan pemerintahan desa....
Banggar: Pelanggan 900 VA Masuk Kategori Terima Subsidi Listrik
19-09-2022 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan sampai saat ini para pelanggan listrik yang berdaya 450 VA dan...
Ketua Banggar Luruskan Isu Penghapusan Daya Listrik 450 VA
19-09-2022 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meluruskan isu penghapusan daya listrik 450 VA. Said menjelaskan, saat rapat Banggar...
Mercy Barends Tekankan Penyelesaian Subsidi BBM Harus Menyeluruh
12-09-2022 / BADAN ANGGARAN
Polemik penyelesaian subsidi bahan bakar minyak (BBM) membutuhkan penanganan komprehensif dari hulu ke hilir. Semua lapisan masyarakat harus dipastikan bisa...