Beberapa DIM Substansial RUU IKN Perlu Dibahas Kembali oleh Panja IKN

13-01-2022 / PANITIA KHUSUS

Wakil Ketua Pansus RUU IKN DPR RI Saan Mustopa saat mengikuti rapat di Gedung Nusantara II. Foto: Muncen/nvl

 

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) DPR RI Saan Mustopa menyampaikan bahwa dari hasil laporan Tim Perumus (Timus) masih terdapat Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang bersifat substansi dan tidak mungkin diselesaikan di tingkat Timus. Oleh karenanya pembahasannya dikembalikan lagi kepada Panitia Kerja (Panja).  

 

"Rapat Panja kita hari ini terkait dengan substansi-substansi yang ketika di Timus itu belum terselesaikan. ada beberapa hal yang memang belum terselesaikan," jelas Saan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (14/1/2022). Saan menyebutkan minimal ada 4 hal yang masih perlu dilakukan pembahasan oleh Panja.

 

Di antaranya mengenai status ibukota negara sendiri. Ia mengatakan,  awalnya sudah disepakati bahwa status ibukota negara itu adalah Pemdasus (Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara),  tetapi pemerintah setelah melakukan semacam penyempurnaan (bukan substansi), menambahkan prase baru, yaitu Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara yang selanjutnya disebut IKN Otorita.

 

“Itulah yang masih menjadi persoalan karena sebagian besar anggota pansus mempertanyakan prase baru soal sebutan otorita itu. Jadi nanti akan kita selesaikan," ungkap politisi Partai NasDem itu. Saan mengutarakan, selain soal status ibu kota negara,  ada juga masalah yang terkait dengan rencana induk.

 

“Jadi kan kita ada namanya rencana induk ibukota negara. Rencana induk itu memuat hal-hal yang sifatnya detail soal keamanan, soal pertahanan, dan lain sebagainya. Hal itu juga nanti banyak anggota yang masih mempersoalkan, karena panduan dalam membangun ibu kota itu dasarnya rencana induk itu tadi," tuturnya.

 

Di samping itu juga terkait dengan soal anggaran dan lainnya, tambah Saan, termasuk soal pemindahan. "Kapan pemindahan itu akan dimulai. Banyak sekali para Anggota Panja dan juga merupakan Anggota Timus yang masih mempertanyakan soal-soal seperti itu," urai Saan. (dep/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
UU IKN Sebagai Landasan Hukum Ibu Kota Baru
18-01-2022 / PANITIA KHUSUS
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan bahwa RUU IKN yang...
Pansus DPR Apresiasi ‘Nusantara’ Sebagai Nama IKN Baru
17-01-2022 / PANITIA KHUSUS
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyampaikan apresiasinya terhadap pemilihan nama...
Pansus DPR-Pemerintah Sepakati Tingkat I RUU IKN
17-01-2022 / PANITIA KHUSUS
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan Pansus RUU IKN yang...
Nama IKN Baru ‘Nusantara’ Miliki Aspek Historis, Sosiologis, dan Filosofis
17-01-2022 / PANITIA KHUSUS
Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (Pansus RUU IKN) Ahmad Doli Kurnia Tandjung menilai pemerintah memiliki pertimbangan matang...