Syarief Abdullah: Pembahasan RUU IKN Sesuai Jadwal yang Ditentukan

13-01-2022 / PANITIA KHUSUS

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie. Foto: Dok/Man

 

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie mengungkapkan pembahasan RUU IKN saat ini tetap direncanakan akan selesai pada akhir Januari mendatang. Ia mengungkapkan, rapat panja yang pada Kamis (13/1/2022) dilakukan guna memperbaiki dan menyelesaikan beberapa poin berdasarkan hasil Rapat Timus/Timsin sebelumnya.

 

“Maka hari ini kita rapat panja, kita tidak tahu tanggal berapa nanti untuk selanjutnya disampaikan pada Rapat Paripurna di Undang-Undang IKN itu. Sampai saat ini belum berubah dari pada jadwal yang sudah ditentukan,” ujar Syarief kepada awak media di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2022).

 

Politisi Partai NasDem itu menjelaskan dalam rapat ini akan berfokus pada penyamaan persepsi dan tidak ada masalah yang krusial. Pembahasan ini dilakukan agar undang-undang terkait IKN tidak memiliki kecacatan. “Tentu undang-undang terkait ibu kota negara semuanya kita bahas supaya undang-undang itu tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Perlu diuji ke MK (Mahkamah Konstitusi0, makanya semuanya harus kita sesuaikan dengan konstitusi,” terang Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu.

 

Ia menilai, pelaksanaan rapat RUU IKN yang berlangsung tersebut akan menjadi payung hukum, sehingga tidak ada hubungannya dengan dilaksanakan dengan terburu-buru atau tidaknya. Dirinya berkomitmen agar undang-undang tersebut tidak memiliki kelemahan-kelemahan yang bisa menyebabkan dibawa ke mahkamah konstitusi. “Artinya, kita tidak mempersoalkan melihat cepat atau tidak tetapi lama atau tidak pun, jika tidak dipersiapkan sedemikian rupa ya tentu hasilnya kurang baik,” tegas politisi Partai NasDem.

 

Adapun terkait anggaran, menurutnya, skema yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan, yakni sebesar Rp466 triliun dengan rincian sebesar 19 persen ditanggung APBN tentu sudah diperhitungkan pemerintah. Terlebih, ia melihat IKN ini sudah tidak bisa ditunda karena sudah diputuskan bersama, sehingga perlu ada percepatan. “Saya kira tidak ada masalah kaitan dengan anggaran. Saya kira pemerintah tidak akan segegabah itu, sehingga menyangkut nanti ternyata anggaran tidak terpenuhi,” pungkas Syarief. (hal/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pansus RUU Landas Kontinen Serahkan DIM kepada Pemerintah
12-04-2022 / PANITIA KHUSUS
Ketua Panita Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Landas Kontinen DPR RI Maman Abdurrahman menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU...
Achmad Baidowi: Tidak Ada Hal Luar Biasa Warga Gugat UU IKN ke MK
26-01-2022 / PANITIA KHUSUS
Anggota DPR RI Achmad Baidowi menilai tidak ada hal luar biasa ketika ada warga yang mengajukan gugatan Undang-Undang Ibu Kota...
RUU IKN Disetujui, Suryadi Jaya Purnama Persilakan Masyarakat Ambil Langkah ‘Judicial Review’
22-01-2022 / PANITIA KHUSUS
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Suryadi Jaya Purnama mempersilakan masyarakat untuk melakukan langkah konstitusi...
UU IKN Sebagai Landasan Hukum Ibu Kota Baru
18-01-2022 / PANITIA KHUSUS
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan bahwa RUU IKN yang...