Serap Aspirasi, DPR Upayakan RUU IKN Representatif dan Ideal Bagi Bangsa

15-01-2022 / PANITIA KHUSUS

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Ahmad Doli Kurnia Tandjung usai memimpin pertemuan Tim Kunker Pansus RUU IKN DPR RI dengan 15 lembaga swadaya masyarakat se-Kalimantan Timur, di Balikpapan, Kaltim, Jumat (14/1/2022). Foto: Erman/Man

 

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan, ketika disahkan nantinya, RUU IKN harus benar-benar representatif dan ideal bagi Bangsa Indonesia. Untuk itu, sangat diperlukan konsentrasi tinggi dalam memadukan kesepakatan dan keinginan pemerintah dengan DPR RI yang mewakili masyarakat Indonesia.

 

Doli mengatakan hal tersebut saat memimpin pertemuan Tim Kunker Pansus RUU IKN DPR RI dengan 15 lembaga swadaya masyarakat se-Kalimantan Timur, di Balikpapan, Kaltim, Jumat (14/1/2022). Turut hadir Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan serta Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas.

 

"Semua itu kami lakukan untuk memperkaya wawasan supaya RUU IKN yang nantinya disahkan betul-betul refresentatif dan ideal," ucap Doli yang juga merupakan Ketua Komisi II DPR RI itu.

 

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menyampaikan, ada banyak aspirasi penting berkaitan dengan masa depan Indonesia yang berhasil diserap oleh Pansus RUU IKN. "Masyarakat meminta agar mempercepat pengesahan RUU IKN yang di dalamnya menyebut Kaltim sebagai IKN baru. Dengan begitu, proses pembangunannya bisa segera dilakukan," ujar Doli.

 

Dalam pertemuan tersebut, Sultan Paser YM Aji Muhammad Jarnawi mengungkapkan masyarakat Kaltim menunggu pemindahan IKN ini. Besar harapannya agar masyarakat Kaltim dilibatkan dalam pembangunan IKN. Dengan dilibatkannya masyarakat lokal, ia meyakini nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang ada di Kaltim tetap lestari.

 

"Kami Kesultanan Paser beserta teman-teman yang tergabung dalam Kalimantan, berharap kearifan lokal betul-betul diperhatikan dalam pembangunan IKN. Karena kami memiliki leluhur. Bagaimanapun tanah ini tidak pernah terlepas dari perjuangan leluhur kami. Kami juga berharap agar melibatkan masyarakat daerah dalam membangun IKN," pungkasnya. (es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pansus RUU Landas Kontinen Serahkan DIM kepada Pemerintah
12-04-2022 / PANITIA KHUSUS
Ketua Panita Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Landas Kontinen DPR RI Maman Abdurrahman menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU...
Achmad Baidowi: Tidak Ada Hal Luar Biasa Warga Gugat UU IKN ke MK
26-01-2022 / PANITIA KHUSUS
Anggota DPR RI Achmad Baidowi menilai tidak ada hal luar biasa ketika ada warga yang mengajukan gugatan Undang-Undang Ibu Kota...
RUU IKN Disetujui, Suryadi Jaya Purnama Persilakan Masyarakat Ambil Langkah ‘Judicial Review’
22-01-2022 / PANITIA KHUSUS
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Suryadi Jaya Purnama mempersilakan masyarakat untuk melakukan langkah konstitusi...
UU IKN Sebagai Landasan Hukum Ibu Kota Baru
18-01-2022 / PANITIA KHUSUS
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan bahwa RUU IKN yang...