Pemindahan IKN Berpotensi Langgar UU Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

18-01-2022 / PARIPURNA

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Johan Rosihan saat mengikuti Rapat Paripurna DPR RI yang salah satu agendanya pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap RUU IKN di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta (18/1/2022). Foto: Arief/Man

 

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Johan Rosihan secara tegas menyatakan menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi Undang-Undang. Menurutnya rencana pemindahan IKN memiliki masalah terbesar pada aspek lingkungan terutama pembangunan kota yang berakibat merusak fungsi hutan, merusak lingkungan dan keanekaragaman hayati.

 

“Kondisi saat ini menunjukkan 59,5 persen luas wilayah IKN merupakan wilayah kawasan hutan dan sebagai wilayah habitat satwa endemik yang harusnya dilindungi," terang Johan saat mengikuti Rapat Paripurna DPR RI yang salah satu agendanya pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap RUU IKN di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta (18/1/2022). Johan menyatakan menolak pemindahan IKN karena sampai saat ini belum ada kajian detail tentang mitigasi bencana di lokasi IKN.

 

"Saya mengimbau pemerintah harus sadar bahwa pembabatan hutan di hulu dan sedimentasi sungai akibat aktivitas penambangan membuat Sebagian daratan mengalami degradasi dan berpotensi mengakibatkan banjir besar, dan faktanya banjir pun sudah terjadi saat ini di lokasi tersebut. Demikian juga dengan potensi bencana kabut asap di lokasi IKN dimana terdapat 1.106 titik panas api yang pernah membuat kebakaran hutan dan lahan secara hebat seluas 6.715 ha pada tahun 2019 lalu," paparnya.

 

Anggota Komisi IV DPR RI ini mempertanyakan keabsahan dan kualitas kajian lingkungan dari kawasan IKN ini karena pemindahan IKN akan berdampak serius terhadap kerusakan lingkungan, mengganggu habitat flora dan fauna, merusak keanekaragaman hayati, merusak ekosistem mangrove, dan merusak kawasan hutan.

 

Johan menyebutkan, lokasi dipilihnya letak kawasan IKN yang berada di antara hutan konservasi Taman Hutan Rakyat Bukit Suharto dan Hutan Lindung Sungai Wain dan Hutan Lindung Manggar akan mengancam keberlangsungan ketersediaan sumber air sehingga memperparah krisis sumber air dan yang pasti mengancam kawasan lindung dan konservasi Teluk Balikpapan.

 

"Kami dari FPKS menegaskan kepada pemerintah bahwa pembangunan dan aktivitas yang merusak ekosistem hutan, merusak sumber air dan Kawasan mangrove merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup," tandas Johan. 

 

Wakil rakyat dari dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) 1 ini mengungkapkan bahwa wilayah IKN memiliki Kawasan hutan seluas 108.364 Ha, dan memiliki sekitar 527 jenis tumbuhan, 180 jenis burung, lebih dari 100 mamalia dan terdapat spesies dengan status konservasi tinggi, dilindungi, endemic dan spesies penting. 

 

"Ketika pemindahan IKN dilakukan tanpa perencanaan dan  perhitungan cermat akan menjadi bencana bagi kelestarian lingkungan dan kekayaan hayati alam Indonesia, kita harus mencegah kerusakan ekosistem hutan dengan menolak pemindahan ibu kota negara," demikian tutup Johan. (dep/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Sufmi Dasco: Harkitnas Jadi Momentum Kobarkan Semangat Bangkit dari Pandemi
20-05-2022 / PARIPURNA
Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) 2022 menjadi momentum untuk bersama-sama bangkit dari pandemi Covid-19. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR...
Sampaikan KEM-PPKF pada Rapat Paripurna, Menkeu Apresiasi Kolaborasi DPR Hadapi Pandemi
20-05-2022 / PARIPURNA
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menyampaikan paparan pemerintah tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun...
DPR Dengarkan Pandangan Pemerintah Terkait KEM-PPKF RAPBN 2023
20-05-2022 / PARIPURNA
Menandai dimulainya Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco...
DPR Agendakan Serangkaian Kegiatan Diplomasi Parlemen
17-05-2022 / PARIPURNA
DPR RI pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 mengagendakan serangkaian kegiatan diplomasi parlemen, baik bilateral, regional, maupun internasional. Wakil...