RUU TPKS Sah Jadi Inisiatif DPR, Puan Minta Presiden Segera Kirim Surpres

18-01-2022 / PARIPURNA

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani saat Pengesahan RUU TPKS yang dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI. Foto: Oji/nvl

 

RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sudah disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR. Dr. (H.C) Puan Maharani berharap pemerintah segera menindaklanjuti keputusan ini sehingga pembahasan RUU TPKS antara DPR dan Pemerintah dapat cepat dilaksanakan. RUU TPKS disahkan setelah masing-masing fraksi di DPR menyampaikan pandangannya.

 

Pengesahan RUU TPKS dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2022). “Apakah RUU usul inisiatif usul Badan Legislasi DPR RI tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI?” tanya Puan yang memimpin Rapat Paripurna.

 

Para Anggota DPR RI yang hadir dalam Rapat Paripurna menyatakan setuju. Puan lalu mengetok palu tanda RUU TPKS resmi disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR. “Kami berharap pembahasan RUU TPKS pada tahap selanjutnya dapat berjalan lancar,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

 

Politisi PDI-Perjuangan itu juga mengucapkan apresiasi untuk seluruh aktivis yang memperjuangkan hak-hak dan perlindungan korban kekerasan seksual. Khususnya bagi sejumlah aktivis perempuan yang hadir pada Rapat Paripurna hari ini untuk mendukung pengesahan RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif DPR.

 

“Terima kasih atas kehadiran teman-teman dari Jaringan Pembela Hak Korban Kekerasan Seksual yang mengikuti sidang paripurna 18 Januari ini. Semoga gotong royong kita bersama bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak,” imbuhnya.  Puan mengingatkan, RUU TPKS masih harus melalui sejumlah proses untuk bisa disahkan sebagai undang-undang.

 

Usai penetapan RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif DPR, lembaga legislatif ini nantinya akan bersurat kepada Presiden Joko Widodo. “Dan kami berharap Bapak Presiden bisa segera mengirimkan Supres (Surat Presiden) dan DIM (daftar inventarisasi masalah). Kami juga menunggu Pemerintah menunjuk Kementerian yang akan membahas RUU TPKS bersama DPR,” sebut Puan.

 

Setelah Supres dikirimkan, DPR akan membahas alat kelengkapan dewan yang akan membahas RUU TPKS. Puan menyebut, pembahasan soal hal itu akan dilakukan dalam Rapat Paripurna. “Apakah Komisi atau Badan Legislatif (Baleg) yang diberi kewenangan untuk membahas RUU TPKS bersama pemerintah, nantinya akan diputuskan dalam Rapat Paripurna,” tutur mantan Menko PMK tersebut.

 

Puan berharap proses pembahasan RUU TPKS dilakukan dengan seksama. Ia juga kembali memastikan DPR akan terbuka menerima aspirasi dari masyarakat dalam proses pembahasan RUU TPKS. “DPR RI bersama Pemerintah berkomitmen menuntaskan RUU TPKS dengan sebaik-baiknya. Kita harus memastikan korban-korban kekerasan seksual menerima hak-hak dan perlindungan dari negara,” tutup Puan. (sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Sufmi Dasco: Harkitnas Jadi Momentum Kobarkan Semangat Bangkit dari Pandemi
20-05-2022 / PARIPURNA
Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) 2022 menjadi momentum untuk bersama-sama bangkit dari pandemi Covid-19. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR...
Sampaikan KEM-PPKF pada Rapat Paripurna, Menkeu Apresiasi Kolaborasi DPR Hadapi Pandemi
20-05-2022 / PARIPURNA
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menyampaikan paparan pemerintah tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun...
DPR Dengarkan Pandangan Pemerintah Terkait KEM-PPKF RAPBN 2023
20-05-2022 / PARIPURNA
Menandai dimulainya Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco...
DPR Agendakan Serangkaian Kegiatan Diplomasi Parlemen
17-05-2022 / PARIPURNA
DPR RI pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 mengagendakan serangkaian kegiatan diplomasi parlemen, baik bilateral, regional, maupun internasional. Wakil...