Cegah Penularan Omicron, Pemerintah Diminta Sinergikan Seluruh Kebijakan Mitigasi

19-01-2022 / KOMISI IX

Anggota Komisi IX DPR  RI Ratu Ngadu Bonnu Wulla saat mengikuti Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat. Foto: Mentari/nvl

 

Dalam rangka pengendalian varian Omicron, Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan untuk mensinergikan seluruh kebijakan mitigasi pengendalian pandemi di bidang kesehatan. Salah satunya adalah kebijakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang sudah dilaksanakan 100 persen. 

 

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi IX DPR  RI Ratu Ngadu Bonnu Wulla saat mengikuti Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) Penny K Lukito dan Jubir Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1/2022).

 

Politisi Partai NasDem itu meminta pemerintah melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Agama RI dan Kementerian Dalam Negeri untuk mengevaluasi kebijakan PTM untuk disesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini di setiap daerah. 

 

"Kasus Covid-19 akibat penularan varian Omicron di Indonesia terus meningkat, untuk itu pemerintah perlu segera jalankan kebijakan pembatasan kebijakan sosial yang komprehensif, untuk mencegah penularan," kata legislator dapil Nusa Tenggara Timur II tersebut.

 

PTM telah berjalan 100 persen di Jakarta terjadi di tengah kasus Covid-19 yang meningkat akibat Omicron. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan soal aturan kegiatan PTM. Dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, Menkes Budi mengatakan aktivitas pembelajaran di sekolah bergantung pada level sebuah daerah.

 

Jika wilayah berada di level 3 hanya diperbolehkan 50 persen  saja untuk kegiatan tersebut. “Ada aturannya PTM, turun level 3 harus 50 persen, ada level vaksinasi minimum harus dicapai. Risiko lebih tinggi otomatis turun ke 50 persen bisa 0 persen kalau sudah level 4," jelas Menkes Budi. (rnm/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Alih Status Nakes Honorer dan PLKB Non-PNS ke PPPK Harus Perhatikan Anggaran Daerah
20-05-2022 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Suir Syam mengungkapkan bahwa alih status tenaga kesehatan honorer dan tenaga petugas lapangan keluarga berencana...
Legislator Minta Pemerintah Lakukan Evaluasi Sebelum Bicara Peralihan Pandemi ke Endemi
20-05-2022 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah tidak perlu gegabah bicara peralihan status pandemi menuju endemi tanpa adanya...
PDSI Dibentuk, Komisi IX Akan Bahas RUU Praktik Kedokteran
19-05-2022 / KOMISI IX
Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran bakal dibahas. Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari mengatakan,...
Luqman Hakim Nilai Pelonggaran Pemakaian Masker Tanda Keberhasilan Pemerintah Atasi Pandemi
18-05-2022 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Luqman Hakim menilai pelonggaran aturan masker di luar ruangan bagi masyarakat yang baru saja diumumkan...