Legislator Ingatkan Pemerintah Tak Langgar UU Terkait Dana untuk IKN

19-01-2022 / KOMISI XI

Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan. Foto: Dok/Man

 

Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan mengingatkan pemerintah agar penggunaan dana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) memperhatikan undang-undang yang berlaku. Menurutnya, apabila pemerintah tidak melihat dengan seksama regulasi terkait, yakni UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19, hal itu berpotensi melanggar UU. Diketahui pemerintah akan menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pembangunan IKN.

 

“Jadi saya ingatkan Ibu (Menteri Keuangan), jangan sampai kita terjerumus pada pelanggaran peraturan UU yang kita buat. Kriteria mana (pembiayaan) IKN itu masuk dalam pasal (UU Nomor 20 Tahun 2020) ini?" ujarnya ketika menyampaikan interupsi dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani beserta jajaran di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (19/1/2022).

 

Lebih lanjut politisi Partai Demokrat itu menjelaskan, dalam Pasal 11 beleid itu, dijelaskan bahwa Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dan sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya. Marwan menuturkan, IKN tidak masuk dalam kriteria melindungi dan meningkatkan kemampuan masyarakat sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

 

Sehingga, ia menilai tak seharusnya anggaran PEN dipakai untuk pembangunan IKN. "IKN itu sesuatu yang baru, yang tidak berdampak apa-apa. Dia hanya kebun dan hutan saja yang mau kita bangun. Jadi saya ingatkan Bu Menteri dan kawan-kawan di Komisi XI agar tidak melanggar UU yang sudah kita buat dan setujui bersama," tegas legislator daerah pemlihan (dapil) Lampung II itu.

 

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan tidak keberatan jika anggaran PEN tak jadi digunakan untuk pembangunan IKN. Terlebih, kalau penggunaannya dapat menyalahi aturan perundang-undangan. Ia menyebut pemerintah masih bisa menggeser anggaran, seperti Kementerian PUPR dengan anggaran berkisar Rp110 triliun. Anggaran tersebut dapat direalokasi guna memenuhi kebutuhan dana ibu kota baru.

 

Sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan pembangunan IKN di Kalimantan Timur akan menggunakan sebagian dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2022. Hal ini karena IKN menjadi bagian dari program PEN. Diketahui, saat ini pemerintah belum membagi dana PEN 2022 secara rinci. Untuk itu, pemerintah akan memasukkan IKN menjadi salah satu dari program pemulihan ekonomi. (hal/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Perbaiki Kemudahan Berbisnis Guna Tindak Lanjuti Lawatan Jokowi-Elon Musk
18-05-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad meminta agar Pemerintah Indonesia memperbaiki peringkat Kemudahan Berbisnis (Ease of Doing Business/EoDB). Sebab, hal...
Inflasi Diprediksi Meningkat, Perlindungan Sosial Perlu Diperkuat
18-05-2022 / KOMISI XI
Tingkat inflasi Indonesia pada 2022 diperkirakan meningkat di atas 5-6 persen. Badan Pusat Statistik (BPS) sendiri mencatat, tingkat inflasi per...
Misbakhun Soroti Rencana Perubahan APBN 2022 Pasca-Pandemi Mereda
15-05-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun menyoroti rencana perubahan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 yang akan...
Kualitas Konsumsi Pemerintah dan Rumah Tangga di Kuartal I 2022 Tidak Memadai
13-05-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menilai dua komponen pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal I 2022 tidak memadai. Dua komponen...