Fasilitas Hotel Karantina Dikeluhkan Masyarakat, Netty: Harga Mahal Fasilitas Minim

20-01-2022 / KOMISI IX

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani. Foto: Eno/Man

 

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani  meminta pemerintah agar mengawasi penerapan karantina di hotel yang banyak dikeluhkan masyarakat, baik  terkait besarnya biaya maupun fasilitas yang disediakan. Menurut Netty, buruknya fasilitas dan pelayanan hotel tempat karantina ini sudah cukup banyak dikeluhkan masyarakat, bahkan juga dikeluhkan oleh WNA.


"Pelaksanaan karantina di hotel untuk masyarakat yang baru kembali dari luar negeri harus diawasi pemerintah. Satgas Covid-19 tidak boleh lepas tangan dan menutup mata atas keluhan masyarakat. Jika tidak segera ditangani, hal ini tentunya akan mencoreng wajah negara di mata internasional,” kata Netty melalui keterangan pers yang diterima Parlementaria, Kamis (19/1/2022). Pengawasan ini harus dilakukan agar masyarakat mendapatkan haknya yang setimpal dengan biaya yang dikeluarkan.

 

“Fasilitas dan pelayanan hotel harus layak dan memadai sebagai tempat tinggal sementara. Jangan sampai mahal biaya namun minim fasilitas," tambah Anggota Fraksi PKS DPR RI ini. Bahkan dengan masa karantina  7-10 hari, kata Netty,  fasilitas hotel untuk  karantina itu seharusnya  lebih bagus dibandingkan hotel biasa di kelas yang sama agar masyarakat merasa nyaman dan tidak stress.

 

"Pemerintah harus  menentukan batasan biaya karantina. Lakukan koordinasi dengan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) atau pihak lain. Karantina kan bukan rekreasi mencari kesenangan, tapi bentuk tanggungjawab warga negara untuk mencegah penyebaran pandemi. Jadi, pemerintah harus membantu dengan memberi kemudahan dan harga yang wajar," tuturnya.

 

Netty juga meminta pemerintah agar memastikan protokol kesehatan karantina berjalan efektif guna mengendalikan transmisi  Covid-19, khususnya Omicron yang sedang melonjak di luar negeri. "Jangan ada lagi orang yang lolos atau keluar dari karantina padahal statusnya terinfeksi,” tegas legislator dapil Jabar VIII itu. 

 

Terakhir Netty meminta pemerintah menjelaskan kepada publik alasan di balik adanya karantina yang 5 dan 7, bahkan 10 hari. “Ini kan perlu ada penjelasannya secara resmi dari pemerintah, agar masyarakat tidak bertanya-tanya dan menaruh curiga. Jelaskan secara saintifik agar publik paham dan punya trust terhadap kebijakan karantina yang diambil," terangnya.

 

"Pemerintah harus menjelaskan juga penanganan varian Omicron yang akan dilakukan. Varian Omicron ini tentu berbeda dengan varian sebelumnya, oleh karena itu jangan dipukul rata dalam penanganannya. Jadikan penanganan delta beberapa waktu lalu sebagai pertimbangan dan evaluasi untuk penanganan varian Omicron saat ini,” tutup Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI tersebut. (rnm/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Alih Status Nakes Honorer dan PLKB Non-PNS ke PPPK Harus Perhatikan Anggaran Daerah
20-05-2022 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Suir Syam mengungkapkan bahwa alih status tenaga kesehatan honorer dan tenaga petugas lapangan keluarga berencana...
Legislator Minta Pemerintah Lakukan Evaluasi Sebelum Bicara Peralihan Pandemi ke Endemi
20-05-2022 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah tidak perlu gegabah bicara peralihan status pandemi menuju endemi tanpa adanya...
PDSI Dibentuk, Komisi IX Akan Bahas RUU Praktik Kedokteran
19-05-2022 / KOMISI IX
Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran bakal dibahas. Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari mengatakan,...
Luqman Hakim Nilai Pelonggaran Pemakaian Masker Tanda Keberhasilan Pemerintah Atasi Pandemi
18-05-2022 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Luqman Hakim menilai pelonggaran aturan masker di luar ruangan bagi masyarakat yang baru saja diumumkan...