Johan Budi: Jangan Ada Penyalahgunaan Wewenang di BNN

21-01-2022 / KOMISI III

Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi. Foto: Jaka/Man

 

Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi meminta Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol. Petrus Reinhard Golose bertindak tegas terhadap anggotanya yang kedapatan menyalahgunakan wewenang. Bahkan dia meminta Petrus untuk tak segan mempidanakan bawahannya yang terbukti bermain kasus. Menurut informasi yang dia terima, ada aparat BNN yang menyalahgunakan kewenangannya. Misalnya lobi-lobi dalam menentukan status apakah sebagai pengguna, pengedar atau bandar narkoba terhadap pelaku. 

 

"Kalau ada aparat BNN yang mulai bermain-main dengan kewenangannya, saya kira itu jangan hanya di-copot pak, pidanakan gitu. Karena itu tidak ditutup kemungkinan Pak Petrus aparat bapak di bawah itu ada yang bermain. Saya minta jaminan kepada BNN dan saya yakin Pak Petrus ini orangnya tegas dan tidak main-main dalam kaitan penegakan hukum," tandas Johan Budi dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan BNN di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (20/1/2022).

 

Johan Budi juga mempertanyakan ke manakah laporan ditujukan bila publik menemukan aparat BNN yang bertindak seperti itu."Jadi saya mohon juga nanti kalau ada informasi yang berkaitan dengan kerja-kerja aparat BNN di pusat maupun daerah nanti bisa disampaikan ke siapa? Tentu enggak langsung ke Pak Petrus karena Pak Petrus sibuk sekali, tentu ada bagian yang bisa dihubungi," ujar politisi PDI-Perjuangan tersebut.

 

Dalam kesempatan yang sama Anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan meminta Kepala BNN untuk mengevaluasi program rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Hinca mengatakan, banyak pihak yang memanfaatkan program rehabilitasi untuk 13.627 pengguna narkoba sebagai ladang bisnis. Bahkan, melibatkan oknum BNN. “Di sini masalahnya karena itu diturunkan banyak pihak mencari keuntungan dari pihak korban pengguna narkoba dan keluarganya untuk pihak tertentu,” kata Hinca.

 

Politisi Partai Demokrat itu menyebut, biaya rehabilitasi untuk pengguna narkoba cukup fantastis. Bahkan mencapai Rp150 juta per rehabilitasi. “Harganya sangat mahal, swasta menetapkan bahkan Rp80 juta bahkan ada Rp150 juta. Jadi ladang baru lagi,” ujar Hinca.

 

Hinca meminta persoalan rehabilitasi bagi korban pengguna narkoba dapat dikaji lebih mendalam. Dari data per 19 Januari 2022 saja sudah mencapai 227 ribu orang. “Per 19 Januari 2022 over kapasitas 227 ribu orang lebih, hanya 132 ribu (tempat),” tandasnya. (eko/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Sahroni Apresiasi Kerja Sama Polri dengan 'Stakeholders' Jaga Kondusivitas Arus Mudik dan Balik
09-05-2022 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni beranggapan, kondisi mudik Lebaran 2022 sangat membeludak karena masyarakat tidak bisa pulang...
Johan Budi Tekankan Perbaikan Kinerja di Kanwil Kemenkumham Gorontalo
21-04-2022 / KOMISI III
Dalam Kunjungan Kerja Reses di Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Gorontalo, Komisi III DPR RI memberikan perhatian...
Romo Syafi'i Tekankan Penegakan Hukum yang Berkaitan dengan Optimalisasi Penerimaan Negara
21-04-2022 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Romo H.R. Muhammad Syafi'i menekankan upaya penegakan hukum yang berkaitan dengan optimalisasi penerimaan negara. Hal...
Arteria Dahlan: Perlu Tata Kelola Lapas agar Tak Over Kapasitas
21-04-2022 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan berharap penuh agar Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Riau melakukan tata kelola terhadap lapas...