Komisi VII Minta PT SMART Berikan Data Konkret Luasan Lahan dan Jumlah Produksi

21-01-2022 / KOMISI VII

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dony Maryadi Oekon saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi VII ke Pekanbaru, Riau, Kamis (20/1/2022). Foto: Bianca/Man

 

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dony Maryadi Oekon menekankan, Komisi VII DPR RI meminta kepada anak perusahaan PT Sinarmas Agro Resource and Technology (SMART) Tbk di wilayah Riau untuk memberikan data yang konkret terkait dengan luasan lahan dan jumlah produksi palm oil (kelapa sawit) yang dihasilkan.

 

“PT SMART, itu (berbasis) kelapa sawit yang memicu juga sekarang dengan harga minyak goreng naik. Kembali lagi kepada lahan juga apa yang mereka lakukan. Lahan ini dari yang kata mereka itu 83.000 (hektare), 51.000 hektare adalah intinya, kemudian 32.000 hektare adalah plasma. Apakah benar produksi itu apa benar? Nah ini kita minta data, tadi tidak terjawab, data yang konkret yang kita butuhkan," ungkap Dony usai memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi VII ke Pekanbaru, Riau, Kamis (20/1/2022).

 

Menurut Dony, data konkret luas lahan dan jumlah produksi berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan pendapatan negara. Oleh sebab itu, politisi PDI-Perjuangan ini menyesalkan direksi anak perusahaan PT SMART Tbk yang ada di wilayah Riau tidak dapat memberikan data yang konkret dalam kunjungan tersebut.

 

"Kembali lagi untuk pendapatan negara, negara dapat apa dan apa yang diterima oleh rakyat. Nah ini selanjutnya target ini yang kita minta dan tadi tidak terjawab. Jujur perwakilan dari PT SMART ini tidak dapat menjawab secara konkret, ini yang sungguh kita sesalkan sebenarnya. Jadi kita minta juga PT SMART bisa menjawab (dan) memberi masukan sebagai bahan kita, kalau tidak nanti kita bawa ke sidang ke RDP di DPR nanti, karena kembali lagi ini kita targetnya adalah pendapatan negara," imbuh Dony.

 

Legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat XI ini melanjutkan, bahwa DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) Peningkatan Pendapatan Negara (PPN) akan terus mendorong dan mengawasi pendapatan negara. "Kita kan di DPR hari ini ada Panja PPN, pendapatan negara ini harus kita kejar karena negara kita butuh dari mana kita bisa ambil dana yang seharusnya masuk ke pemerintah seharusnya masuk negara. (Pendapatan negara yang) tidak diterima oleh negara hari ini, ini yang kita kejar hari ini," tutupnya.

 

Sebagai informasi, PT SMART adalah salah satu perusahaan publik produk konsumen berbasis kelapa sawit yang berfokus pada produksi minyak sawit yang lestari. PT SMART mengoperasikan 16 pabrik kelapa sawit, 4 pabrik pengolahan inti sawit dan 4 pabrik rafinasi di Indonesia. Selain minyak curah dan minyak industri, produk turunan SMART juga dipasarkan dengan berbagai merek, seperti Filma dan Kunci Mas.

 

Aktivitas utama SMART yakni pengelolaan sekitar 138 ribu hektar kebun kelapa sawit di Indonesia, termasuk lahan plasma, pemanenan dan pengolahan tandan buah segar menjadi minyak sawit (CPO) dan inti sawit (PK), hingga memprosesnya menjadi beragam produk industri dan konsumen seperti minyak goreng, margarin, shortening, biodiesel dan oleokimia, serta perdagangan produk berbasis kelapa sawit ke seluruh dunia. (bia/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator: Transaksi Tesla Itu Dengan China, Bukan Indonesia
10-08-2022 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Panjaitan lebih memperhatikan...
Komisi VII Desak KESDM Bentuk BLU DMO Batubara
09-08-2022 / KOMISI VII
Komisi VII DPR RI mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) merealisasikan pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) untuk Domestic...
Jaga Kebutuhan Energi Domestik, Krisis Batu Bara Harus Disikapi Serius
09-08-2022 / KOMISI VII
Krisis batubara di Tanah Air harus segera disikapi serius. Pemerintah sempat melarang ekspor batubara untuk beberapa saat. Perlu diingatkan kembali...
Revisi Perpres BBM Bersubsidi Harus Tegaskan Kelompok Penerima
04-08-2022 / KOMISI VII
Sekali lagi Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur distribusi BBM bersubsidi diharapkan bisa kembali menegaskan kelompok yang berhak menerima. Jenis BBM...