Komisi II Soroti Kekosongan 260 Formasi CPNS di Pemprov Jambi

21-01-2022 / KOMISI II

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus saat mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dengan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya di Palembang, Sumsel, Kamis (20/1/2022). Foto: Runi/Man

 

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mempertanyakan adanya lebih dari 260 formasi Calon Pegawai Negri Sipil (CPNS) yang tidak terisi di Pemerintah Provinsi Jambi pada seleksi CPNS tahun 2021. Kekosongan tersebut menjadi perhatian Komisi II DPR RI. Guspardi mengaku kecewa, mengingat besarnya ekspektasi masyarakat untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan mengikuti seleksi sebagai CPNS, namun formasi-formasi yang menjadi keinginan masyarakat tidak tersedia.

 

Demikian diungkapkan Guspardi usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dengan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya, Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Palembang Margi Prayitno, Deputi Manajemen Kepegawaian BKN Haryomo Dwi Putranto, Staf Ahli Kementerian PAN-RB Teguh Wijanarko di Palembang, Sumsel, Kamis (20/1/2022). Diketahui Kanreg VII BKN Palembang meliputi wilayah kerja di Sumsel, Bangka Belitung, Bengkulu dan Jambi.

 

“Sangat prihatin dan kecewa mendengarnya. Terlebih lagi diketahui saat ini, peserta yang mengikuti tes di seluruh Indonesia ada jutaan, sedangkan yang mengikuti di Kanreg VII meliputi Sumsel, Bengkulu, dan Bangka Belitung yang berjumlah puluhan ribu namun yang diterima hanya beberapa. Ditambah lagi Jambi yang tidak menyelenggarakan tes CPNS ini akan menjadi kerugian masyarakat yang menginginkan sekali menjadi abdi negara,” kata legislator dapil Sumatera Barat II tersebut.

 

Guspardi berharap ke depannya tes seleksi CPNS betul-betul bisa dipercaya tidak ada kecurangan, seperti pejabat daerah yang bisa menitipkan anak atau kerabatnya untuk diluluskan. Hal tersebut harus dilakukan guna untuk membangun kepercayaan publik terhadap seleksi penyelenggaraan CPNS di seluruh Indonesia. “Saya pernah hadir ke Sumsel sebelumnya melihat secara langsung bahwa kelulusan itu langsung seketika keluar pengumuman dengan sistem komputerisasi. Sudah bagus, tidak ada orang (atau), tidak ada sosok pejabat yang mengintervensi kelulusan seseorang,” apresiasi Guspardi.

 

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengakui sistem seleksi CPNS dengan sistem komputerisasi yang diterapkan sudah lebih baik, namun  tidak lantas menjamin tidak ada kecurangan. Buktinya saat ini Komisi II DPR RI masih mendapatkan laporan kecurangan yang terjadi pada 225 peserta seleksi CPNS dalam rekrutmen pada tahun 2021 di sejumlah titik lokasi (tilok) mandiri. Untuk itu ia berpesan agar sistem komputerisasi dan IT perlu diperbaiki dan disempurnakan, sehingga tidak ada akses bagi siapapun untuk melakukan kecurangan.

 

Deputi Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN Pusat Haryono Dwi Putranto memastikan akan mengevaluasi kekosongan 260 formasi CPNS di Pemprov Jambi yang tidak terisi pada seleksi CPNS 2021. “Saya akan mengevaluasi formasi yang sudah ditetapkan setiap tahunya. Jika masih ada kekosongan dan itu menjadi suatu kebutuhan di daerah, tentu akan kita buka kembali untuk diisi pelamaran tahun ini.  Namun kami akan melihat dulu apakah memang kekosongan-kekosongan itu perlu diisi atau tidak. Dilihat  kekosongan tersebut untuk formasi jabatan apa. Dan didengarkan terlebih dahulu kebutuhan yang ada di daerah,” jelasnya.

 

Haryono menyambut positif atas kunjungan Komisi II DPR RI terkait evaluasi pelaksanaan seleksi CPNS 2021. Ia mengatakan ada beberapa masukan dari Anggota Dewan tentang evaluasi pelaksanaan tes CPNS 2021, agar pelaksanaan seleksi ke depannya bisa menjadi lebih baik jika dibandingkan dengan saat ini. "Alhamdulillahnya di wilayah kerja Kantor Regional VII BKN Palembang tidak ditemukan permasalahan-permasalahan, ataupun kecurangan-kecurangan, yang Insya Allah hasilnya objektif, transparan dan akuntabel,” ungkapnya yang diamini Kepala Kanreg VII BKN Palembang Margi Prayitno. (rni/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
KPPS dalam Pemilu Mendatang Harus Diperiksa Kesehatannya
18-05-2022 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Sodik Mudjahid mengungkapkan dalam pemilihan umum (pemilu) mendatang, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) terlebih dahulu...
DPR Terima Surpres Terkait RUU DOB Papua, Komisi II: Tinggal Menunggu Penugasan
18-05-2022 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengonfirmasi bahwa DPR RI telah menerima surat presiden (surpres) untuk menindaklanjuti terkait...
Efisiensi Kampaye pada Pemilu 2024 Menjadi Jalan Tengah
18-05-2022 / KOMISI II
Setelah mengalami masa pandemi, banyak pihak semakin sadar dan mengambil hikmah bahwa kesehatan menjadi hal yang utama dan terpenting bagi...
Junimart Girsang: PJ Gubernur Bisa Dievaluasi Setiap Tiga Bulan Sekali
17-05-2022 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengatakan penanggung jawab (Pj) Gubernur bisa dievaluasi setiap tiga bulan sekali. Dalam...