Pengembangan Reaktor Nuklir Hadapi Kendala Politik

23-01-2022 / KOMISI VII

Anggota Komisi VII DPR RI Gandung Pardiman saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Reaktor Nuklir Kartini Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Yogyakarta, Kamis (20/1/2022). Foto: Kresno/nvl

 

Anggota Komisi VII DPR RI Gandung Pardiman mengatakan masih ada kendala politik yang menghambat pengembangan reaktor nuklir di Indonesia, baik dari eksekutif maupun legislatif. Menurutnya ada tiga hal yang harus dipenuhi untuk pengembangan reaktor nuklir ini, yaitu keinginan kuat dari pemerintah, dalam hal ini Presiden, kemudian kebijakan politik, lalu sosialisasi kepada masyarakat mengenai reaktor nuklir tersebut.

 

“Untuk pengembangan reaktor ini sudah siap, namun masih ada kendala dari sisi politiknya, karena masih ada beberapa fraksi yang tidak setuju,” kata Gandung saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Reaktor Nuklir Kartini Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Yogyakarta, Kamis (20/1/2022).

 

“Dan Pak Jokowi selaku Presiden belum juga melakukan suatu komitmen yang kuat untuk membangun PLTN. Kalau Pak Jokowi siap kemudian kebijakan politik dapat mengikutinya. Begitu juga dengan sosialisasi masyarakat, jangan sampai orang-orang terpengaruh, sehingga takut dengan nuklir. Hal ini yang perlu dilakukan karena dari teman-teman PLN, kelihatannya sudah siap untuk (pengembangan nuklir) itu," ujar politisi Partai Golkar itu.

 

Di samping itu, Gandung mengapresiasi terhadap Reaktor Nuklir Kartini BRIN, karena banyak negara-negara yang memanfaatkan hal ini untuk pendidikan baik secara offline maupun online. "Saya salut dan saya beri ucapan 'bravo' untuk reaktor nuklir ini, DPR akan mendukung dari segi penganggaran, kami akan cermati bersama dan ingin menambah kapasitas listrik, sehingga reaktor nuklir ini nantinya dijabat oleh anak bangsa, bukan tenaga kerja asing," pungkas Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini. (eno/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Rofik Hananto: Asumsi Harga Minyak Mentah RAPBN 2023 Cukup Moderat
17-08-2022 / KOMISI VII
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 yang disampaikan Presiden Joko Widodo di DPR RI, angka asumsi harga...
Pemerintah Harus Awasi Anggaran Subsidi yang Terus Membengkak
16-08-2022 / KOMISI VII
Pemerintah menganggarkan dana subsidi sebesar Rp502 triliun dalam pengantar RAPBN 2023. Anggaran subsidi tersebut mayoritas digunakan untuk menyubsidi sektor energi....
Legislator Minta Pertamina Transparan Jelaskan Ketidaksesuaian Stok dan Fakta Pertalite di Lapangan
14-08-2022 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Nurhasan Zaidi meminta Pertamina secara transparan menjelaskan ketidaksesuaian antara stok dan fakta mengenai ketersediaan bahan...
Legislator: Transaksi Tesla Itu Dengan China, Bukan Indonesia
10-08-2022 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Panjaitan lebih memperhatikan...