RUU Masyarakat Hukum Adat Bisa Memperlancar Proses Investasi

26-01-2022 / BADAN LEGISLASI

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sulaeman L Hamzah saat kunjungan kerja Baleg DPR RI ke Ambon, Maluku, Senin (25/1/2022). Foto: Eno/Man

 

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sulaeman L Hamzah menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa membantu dalam memperlancar proses investasi yang masuk di daerah, karena masyarakat hukum adat sebagai penentu wilayah yang bisa dieksploitasi ataupun dieksplorasi.

 

“Kalau pemerintah memahami dengan cermat, mestinya pemerintah tidak perlu ragu dengan RUU Masyarakat Hukum Adat. Karena lahirnya RUU ini justru akan membantu pemerintah untuk memperlancar proses investasi yang masuk, karena masyarakat hukum adat sebagai penentu suatu wilayah untuk bisa dieksplorasi atau eksploitasi," ujar Sulaeman saat kunjungan kerja Baleg DPR RI ke Ambon, Maluku, Senin (25/1/2022).

 

Selama ini, menurut Sulaeman, kerap terjadi konflik antara masyarakat hukum adat dengan korporasi, dan pemerintah sulit untuk menyelesaikan masalah ini. “Sampai hari ini Baleg DPR RI melihat masih ada beberapa kasus yang gantung, padahal sebetulnya kalau pengakuan RUU, materi ini muatannya sudah menyangkut seluruh persoalan yang dihadapi terkini dan itu akan bisa memecahkan persoalan untuk membantu pemerintah dalam memuluskan proses investasi,” papar politisi Partai NasDem tersebut.

 

"Karena itu saya dalam kesempatan ini berharap supaya pemerintah harus bisa memahami ini dengan baik, karena masyarakat hukum adat sudah ada sebelum negara ini ada. Merekalah pilar-pilar yang mendukung, membantu pemerintah sampai Indonesia mengalami kemajuan sekian pesat. Tapi memang di bawah, masyarakat hukum adat ini ini belum terakomodir dengan baik, kendala-kendala kecil seperti investasi terhambat ini tidak boleh terjadi lagi," ungkap Sulaeman sembari meyakinkan pemerintah untuk tidak perlu ragu dengan kehadiran RUU Masyarakat Hukum Adat ini. (eno/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
RUU PPP Solusi Atasi Obesitas dan Tumpang Tindih Regulasi
22-04-2022 / BADAN LEGISLASI
Revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) kelak dipercaya bisa mengatasi obesitas dan tumpang tindih...
Baleg DPR Setujui Pembahasan UU PPP Dibawa ke Rapat Paripurna
14-04-2022 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI secara sah menyetujui revisi atau Rancangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan...
Baleg dan Pemerintah Selesai Bahas RUU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
14-04-2022 / BADAN LEGISLASI
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas berharap dengan selesainya pembahasan rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU...
Baleg DPR Serap Masukan RUU Larangan Minol di Papua Barat
12-04-2022 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melaksanakan sosialisasi sekaligus menyerap masukan Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Alkohol di Papua Barat. Anggota...