MKD Terima Laporan Komunitas Penutur Sunda Terkait Dugaan Pelanggaran Kode Etik

27-01-2022 /

Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Maman Imanul Haq saat menerima Komunitas Penutur Sunda (KPS) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/1/2022). Foto: Runi/nvl

 

Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Maman Imanul Haq menerima dan mengapresiasi Komunitas Penutur Sunda (KPS) yang datang ke DPR, guna mengadukan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh salah satu Anggota Dewan.

 

"Saya hari ini menerima sekaligus  mengapresiasi Komunitas Penutur Sunda yang datang ke MKD DPR untuk mengadukan salah satu Anggota DPR, saudara Arteria Dahlan. Ini adalah sebuah sikap, jiwa yang besar dari masyarakat sunda untuk melalui mekanisme konstitusional, bahws seorang Anggota DPR melanggar kode etik. Tentu dengan mereka menunjukan argumen yang jelas dan kuat untuk MKD memproses yang dilakukan saudara Arteria Dahlan,” ungkap Maman di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/1/2022).

 

Kedua, lanjut Maman, sebagai Anggota MKD pihaknya akan  memproses Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan yang diajukan KPS tersebut. Hal ini untuk menjadikan pelajaran untuk semua anggota DPR RI, untuk tidak sembarangan berbicara. Serta meneguhkan kembali sikap negarawan yaitu menjaga ekstistensi NKRI.

 

Selain itu, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut juga meminta masyarakat sunda tersebut untuk mengawal kasus ini. Sehingga betul-betul ini bukan persoalan Arteria Dahlan, tapi ini persoalan DPR yang harus mampu menjaga Indonesia dengan cara menghormati budaya-budaya lokal, yang menjadi puncak budaya nasional yaitu Sunda. Menurutnya ini bukan persoalan sederhana.

 

"Laporan hari ini masuk, lalu nanti secara administratif diproses langsung, rapat pimpinan dan rapat pleno. Biasanya satu dua minggu langsung diproses di MKD. Untuk sanksinya ada 3 opsi, yang paling ringan teguran, dan opsi yang paling tingginya pemecatan,” papar Maman menjawab pertanyaan wartawan. (ayu/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
MKD DPR Sosialisasi Tupoksi, Hak Imunitas, dan TNKB ke DPRD Jawa Barat
25-01-2023 /
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI melakukan sosialisasi terkait tiga hal ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat....
MKD DPR Apresiasi Kinerja Institusi Penegakan Hukum di Malang Sudah Terapkan 'Restorative Justice'
14-12-2022 /
Ketua MKD DPR RI Adang Daradjatun mengapresiasi pihak dari Kepolisian Resort Malang dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang yang sudah menerapkan...
MKD SosialisasikanTupoksi dan TNKB Anggota Dewan di Malang
13-12-2022 /
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI dipimpin Ketua MKD DPR RI Adang Daradjatun bersama tim melakukan Kunjungan Kerja ke Polres...
Mahkamah Kehormatan Dewan Gelar Ajang Penghargaan Perdana 'MKD Awards 2022'
13-12-2022 /
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menorehkan catatan sejarah Parlemen untuk pertama kalinya menggelar secara perdana MKD DPR RI Awards...