Komisi III Terima Aspirasi dari Aliansi Borneo Bersatu

27-01-2022 / KOMISI III

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh saat audiensi di ruang rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (27/12/2022). Foto: Andri/nvl

 

Komisi III DPR RI menerima aspirasi dari Aliansi Borneo Bersatu terkait pernyataan pegiat media sosial, Edy Mulyadi, yang dianggap menghina dan menistakan masyarakat Kalimantan. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memastikan Komisi III DPR RI sudah mengkomunikasikan permasalahan ini kepada pimpinan Bareskrim Polri.

 

"Mereka meminta pemerintah untuk memproses secara hukum Edy Mulyadi. Oleh Bareskrim sudah disampaikan bahwa kasus Edy Mulyadi sudah memenuhi unsur dan masuk ke ranah penyidikan," ujar Pangeran usai audiensi di ruang rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (27/12/2022).

 

Dijelaskan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, Bareskrim Polri sudah menjadwalkan pemanggilan untuk Edy Mulyadi pada Jumat, 28 Januari. Pihaknya, dan beberapa Anggota DPR dari dapil Kalimantan lainnya tentu akan ikut mengawal proses hukum kasus ini di Bareskrim.

 

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Agustiar Sabran yang juga sebagai Ketua Dewan Adat Dayak mengatakan akan mengawal permintaan sejumlah elemen masyarakat Dayak yang meminta Edy Mulyadi diproses secara hukum adat. Menurutnya, hukum adat juga harus ditegakkan, meski Edy Mulyadi sudah meminta maaf dan diproses hukum. Pasalnya, Kalimantan terkenal dengan budaya adatnya.

 

"Kalau hukum positif akan kami kawal, nanti akan ke Bareskrim. Untuk hukum adat nanti juga akan kami kawal karena hukum adat dan positif itu beda. Perlu diingat sebelum hukum positif itu ada hukum adat dulu agar buat jera yang lainnya,” kata politisi PDI-Perjuangan tersebut.

 

Sebagaimana diberitakan, sebelumnya, Dewan Adat Dayak (DAD) meminta Majelis Adat Dayak Nasional menjatuhkan hukuman adat terhadap Edy Mulyadi, atas pernyataannya yang dinilai telah menghina masyarakat Kalimantan. Selain menjatuhkan hukum adat, DAD bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) dan organisasi kepemudaan (OKP) juga melaporkan mantan kader PKS itu Polda Kalimantan Barat. (ayu/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Sahroni Apresiasi Kerja Sama Polri dengan 'Stakeholders' Jaga Kondusivitas Arus Mudik dan Balik
09-05-2022 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni beranggapan, kondisi mudik Lebaran 2022 sangat membeludak karena masyarakat tidak bisa pulang...
Johan Budi Tekankan Perbaikan Kinerja di Kanwil Kemenkumham Gorontalo
21-04-2022 / KOMISI III
Dalam Kunjungan Kerja Reses di Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Gorontalo, Komisi III DPR RI memberikan perhatian...
Romo Syafi'i Tekankan Penegakan Hukum yang Berkaitan dengan Optimalisasi Penerimaan Negara
21-04-2022 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Romo H.R. Muhammad Syafi'i menekankan upaya penegakan hukum yang berkaitan dengan optimalisasi penerimaan negara. Hal...
Arteria Dahlan: Perlu Tata Kelola Lapas agar Tak Over Kapasitas
21-04-2022 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan berharap penuh agar Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Riau melakukan tata kelola terhadap lapas...