Pengelolaan PLTS Karangasem Harus Bermanfaat bagi Masyarakat Setempat

28-01-2022 / KOMISI VII

Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Kabupaten Karangsem, Bali, Kamis (27/1/2022). Foto: Ridwan/Man

 

Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti berharap pengelolaan Pembangkit Listrik Tata Surya (PLTS) di Kabupaten Karangasem, Bali, dapat bermanfaat bagi masyarakat setempat. Sebab, dengan adanya transisi ke Energi Baru Terbarukan (EBT) ini dapat sejalan dengan momentum G20, di mana Provinsi Bali menjadi tuan rumah perhelatan internasional tersebut.

 

“Di samping itu kita juga mempunyai komitmen untuk mengurangi emisi karbon. Maka kenapa pentingnya kita mendorong transisi energi, baik di Provinsi Bali maupun seluruh Indonesia,” ujar Dyah Roro usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Kabupaten Karangsem, Bali, Kamis (27/1/2022).

 

Diketahui, Kabupaten Karangasem memiliki PLTS di Kecamatan Kubu yang memiliki kapasitas sebesar 1 MWp. Bersama Karangasem, Kabupaten Bangli juga menjadi dua kabupaten yang menjadikan Bali sebagai salah satu provinsi untuk proyek percontohan (pilot project) pengembangan PLTS skala besar pertama dengan kapasitas masing-masing 1 MWp.

 

“Karena itu, kami berharap pemanfaatan dari EBT ini bisa dimanfaatkan bagi masyarakat setempat. Yang disampaikan kepada kami dayanya itu di kisaran 1Mwp. Namun dengan adanya dukungan Komisi VII, kami berharap ini bisa ditingkatkan kembali ke depannya,” ujar Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI ini.

 

Meskipun demikian, Dyah Roro menyadari saat ini pengelolaan PLTS Karangasem masih di bawah kendali PT PLN dan menjadi aset dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM). Sehingga, belum dihibahkan sepenuhnya ke Kabupaten Karangasem yang masih menunggu pembentukan perusahaan daerah terkait optimalisasi PLTS tersebut.

 

Namun, Dyah Roro melihat adanya komitmen dari KESDM, khususnya Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), yang telah mengirim surat kepada Bupati Karangasem I Wayan Artha Dipa, untuk menghibahkan aset PLTS ini melalui pembentukan perusahaan daerah.

 

“Maka kami berharap dengan kepastian yang ada hari ini pengelolaan PLTS di sini bisa lebih optimal lagi. Semoga dayanya bisa lebih ditingkatkan lagi agar dorongan terhadap energi EBT di wilayah ini bisa semakin maju ke depannya,” tutup legislator dapil Jawa Timur X tersebut.

 

Diketahui, PLTS kubu di Karangasem dengan kapasitas 1 MWp merupakan satu dari tiga proyek percontohan pembangkit listrik tenaga terbarukan pada tahun 2013. Berada di lokasi seluas 1,2 hektar, PLTS ini tidak hanya menjadi PLTS pertama yang dibangun tapi juga menjadi PLTS on Grid terbesar di Indonesia pada saat itu yang terinterkoneksi dengan jaringan PLN dan menghasilkan listrik sebesar 2.880.080,00 KWh, dengan masa operasi 20 tahun. (rdn/sf) 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Revisi Perpres BBM Bersubsidi Harus Tegaskan Kelompok Penerima
04-08-2022 / KOMISI VII
Sekali lagi Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur distribusi BBM bersubsidi diharapkan bisa kembali menegaskan kelompok yang berhak menerima. Jenis BBM...
Legislator Minta Pemerintah Revisi PP No 15 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Negara dari Batubara
03-08-2022 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta Pemerintah merevisi PP No 15 tahun 2022 Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan...
Legislator Minta Pemerintah Pusat Tertibkan Pemda yang Naikan Harga Gas Subsidi
01-08-2022 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah melalui Kementerian ESDM (energi dan sumber daya mineral) dan Kementerian Dalam Negeri...
Perpres BBM Harus Perbaiki Distribusi BBM Bersubsidi
29-07-2022 / KOMISI VII
Menyusul revisi Perpres No.191/2014 yang mengatur BBM bersubsidi, diharapkan distribusi BBM bersubsidi kian membaik, sehingga tepat sasaran. BBM bersubsidi sangat...