Pembangunan IKN Tak Boleh Bebani APBN

03-02-2022 / KOMISI XI

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin. Foto: Tari/Man

 

Pembangunan ibu kota negara (IKN) yang baru diharapkan tak bebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lagi. Pembagunan infrastruktur dasar dan alih fungsi lahan harus betul-betul terpantau dengan baik. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas)  juga diimbau mengintegrasikan master plan dari hulu ke hilir.

 

Seruan ini disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin dalam rapat kerja dengan Kepala BPKP, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (3/2/2022). "Kebutuhan pendanaan agar tidak menambah beban APBN. Misalnya pemenuhan infrastruktur dasar bagi warga IKN. Pembangunan di sekitar kawasan IKN dan alih fungsi lahannya agar bisa kita kontrol dari sekarang,” tegasnya.

 

Sekarang, kata politisi Partai Golkar itu, harga tanah di kawasan IKN, Kalimantan Timur, sudah melejit 10 kali lipat. Itu sangat mahal. Kontrol atas harga tanah tersebut harus terus dilakukan. Dan yang tidak kalah pentingnya, master plan harus jelas, sehingga publik tahu perencanaan pembangunan IKN baru.

 

"Saya berharap Bappenas dapat memastikan master plan IKN ini terintegrasi dari hulu ke hilir. Antarinstansi vertikal dan horizontal juga harus memperhatikan kesiapan pengembangan sumber daya manusia, kearifan lokal dan juga pelestarian lingkungan. Termasuk ketika kita merencanakan IKN ini juga harus memastikan konstelasi wilayah terutama hubungan dengan kota-kota satelit di sekitarnya," tandas legislator dapil Jabar VII itu. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Harus Cegah 'Moral Hazard', Pengelolaan Garuda Indonesia Tak Cukup Bermodal Kompetensi
01-10-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Hidayatullah menekankan pengelolaan BUMN pelat merah seperti PT Garuda Indonesia, Tbk tak cukup hanya bermodal...
Satgas BLBI Harus Tagih Dana BLBI Rp110,4 Triliun
30-09-2022 / KOMISI XI
Satuan Tugas (Satgas) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) harus segera menagih dana negara sebesar Rp110,4 triliun. Pasalnya, sesuai dengan Kepres...
Puteri Komarudin Dorong BSI Jadi Motor Pengembangan Keuangan Syariah
29-09-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudinmendorong Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi motor pengembangan keuangan syariah. Hal tersebut didasari...
Heri Gunawan Pertanyakan Pembiayaan BSI untuk UKM
29-09-2022 / KOMISI XI
Bank Syariah Indonesia (BSI) mengalami penurunan kinerja khusus untuk pembiayaan usaha kecil menengah (UKM). Padahal, para pelaku UKM ini banyak...