Jargas Harus Segera Gantikan LPG

05-02-2022 / KOMISI VII

Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam usai pertemuan dengan otoritas PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) dan Kementerian ESDM di Kantor PGN, Medan, Sumatera Utara, Sabtu (5/2/2022). Foto: Husen/Man

 

Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam menegaskan, Jaringan Gas (Jargas) berupa pembangunan infrastruktur pipa gas bumi untuk menyalurkan kebutuhan energi gas bagi rumah tangga harus segera terealisasi. Jargas ini diharapkan segera menggantikan gas tabung LPG yang masih digunakan luas oleh masyarakat.

 

“Jargas kota itu memang sudah jadi program pemerintah. Dan Komisi VII sangat mendukung program ini, karena sangat membantu masyarakat perkotaan dalam mengakses kebutuhan energi di rumah. Ini sebagai alternatif energi LPG,” kata Hisjam di hadapan otoritas PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) dan Kementerian ESDM dalam pertemuan Komisi VII di Kantor PGN, Medan, Sumatera Utara, Sabtu (5/2/2022).

 

Menurut Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI ini, penggunaan gas LPG untuk rumah tangga dan industri memang harus segera dikurangi, karena kebutuhan subsidinya sangat besar hampir sekitar Rp60-80 triliun per tahun. Ini pasti sangat membebani APBN. Jargas yang mendistribusikan gas alam ini sangat ramah lingkungan. Masalahnya hanya pada jaringan pipa yang belum terbangun luas.

 

Contohnya, lanjut legislator dapil Jawa Timur V tersebut, di Jawa sudah terbangun Jargas dari Gresik ke Semarang. Namun, dari Gersik ke Cirebon sudah bertahun-tahun belum dibangun. Sekarang sudah diambil alih Kementerian ESDM melalui penganggaran APBN. Diharapkan pembangunan Jargasnya tidak tertunda kembali.

 

Sementara untuk Sumatera, ada jargas yang terputus dari Arun (Aceh) sampai ke Palembang (Sumsel). Jaraknya mencapai 400 km dengan nilai investasi diperkirakan sekitar Rp1 triliun. “Komisi VII meminta kepada Kementerian ESDM proyek ini harus sudah dikerjakan. Jangan sampai terputus. Mungkin belum ekonomis dari sisi harga. Tapi, pemerintah tidak perlu melihat ekonomis. Itu adalah infrastruktur yang harus disiapkan selain infrastruktur jalan,” tandas Hisjam. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Nilai Pemerintah Langgar UU PPP Terkait Pembahasan RUU EBET
25-01-2023 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai Pemerintah telah melanggar ketentuan Undang-Undang (UU) No.13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan...
Persoalan Pasokan Bauksit Smelter di PT BAI Harus Teratasi
22-01-2023 / KOMISI VII
Tim Panitia Kerja (Panja) Bauksit Komisi VII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) ke PT Bintan Alumina Indonesia (BAI)...
Legislator Komisi VII Dorong Opsi Impor Bauksit Dapat Ditutup
21-01-2023 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari mengatakanberdasarkan informasi yang diterimanya, PT Bintan Alumina Indonesia (BAI)menyampaikan opsi jika tidak ada...
Komisi VII Dorong Pengembangan Industri Pengolahan Kakao di Bandung
20-01-2023 / KOMISI VII
Komisi VII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) ke ke PT Papandayan Cocoa Industries (Barry Callebaut) di Kota Bandung,...