Jargas Harus Segera Gantikan LPG

05-02-2022 / KOMISI VII

Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam usai pertemuan dengan otoritas PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) dan Kementerian ESDM di Kantor PGN, Medan, Sumatera Utara, Sabtu (5/2/2022). Foto: Husen/Man

 

Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam menegaskan, Jaringan Gas (Jargas) berupa pembangunan infrastruktur pipa gas bumi untuk menyalurkan kebutuhan energi gas bagi rumah tangga harus segera terealisasi. Jargas ini diharapkan segera menggantikan gas tabung LPG yang masih digunakan luas oleh masyarakat.

 

“Jargas kota itu memang sudah jadi program pemerintah. Dan Komisi VII sangat mendukung program ini, karena sangat membantu masyarakat perkotaan dalam mengakses kebutuhan energi di rumah. Ini sebagai alternatif energi LPG,” kata Hisjam di hadapan otoritas PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) dan Kementerian ESDM dalam pertemuan Komisi VII di Kantor PGN, Medan, Sumatera Utara, Sabtu (5/2/2022).

 

Menurut Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI ini, penggunaan gas LPG untuk rumah tangga dan industri memang harus segera dikurangi, karena kebutuhan subsidinya sangat besar hampir sekitar Rp60-80 triliun per tahun. Ini pasti sangat membebani APBN. Jargas yang mendistribusikan gas alam ini sangat ramah lingkungan. Masalahnya hanya pada jaringan pipa yang belum terbangun luas.

 

Contohnya, lanjut legislator dapil Jawa Timur V tersebut, di Jawa sudah terbangun Jargas dari Gresik ke Semarang. Namun, dari Gersik ke Cirebon sudah bertahun-tahun belum dibangun. Sekarang sudah diambil alih Kementerian ESDM melalui penganggaran APBN. Diharapkan pembangunan Jargasnya tidak tertunda kembali.

 

Sementara untuk Sumatera, ada jargas yang terputus dari Arun (Aceh) sampai ke Palembang (Sumsel). Jaraknya mencapai 400 km dengan nilai investasi diperkirakan sekitar Rp1 triliun. “Komisi VII meminta kepada Kementerian ESDM proyek ini harus sudah dikerjakan. Jangan sampai terputus. Mungkin belum ekonomis dari sisi harga. Tapi, pemerintah tidak perlu melihat ekonomis. Itu adalah infrastruktur yang harus disiapkan selain infrastruktur jalan,” tandas Hisjam. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator: Transaksi Tesla Itu Dengan China, Bukan Indonesia
10-08-2022 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Panjaitan lebih memperhatikan...
Komisi VII Desak KESDM Bentuk BLU DMO Batu Bara
09-08-2022 / KOMISI VII
Komisi VII DPR RI mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) merealisasikan pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) untuk Domestic...
Jaga Kebutuhan Energi Domestik, Krisis Batu Bara Harus Disikapi Serius
09-08-2022 / KOMISI VII
Krisis batubara di Tanah Air harus segera disikapi serius. Pemerintah sempat melarang ekspor batubara untuk beberapa saat. Perlu diingatkan kembali...
Revisi Perpres BBM Bersubsidi Harus Tegaskan Kelompok Penerima
04-08-2022 / KOMISI VII
Sekali lagi Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur distribusi BBM bersubsidi diharapkan bisa kembali menegaskan kelompok yang berhak menerima. Jenis BBM...