Miliki Cadangan Bauksit Terbesar di Dunia, Legislator Sayangkan Indonesia Impor Aluminium

16-02-2022 / KOMISI VII

Anggota Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga saat RDP (rapat dengar pendapat) Komisi VII DPR RI dengan Dirut MIND ID dan beberapa perusahaan sub holding, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (16/2/2022). Foto: Munchen/Man

 

Anggota Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mempertanyakan kenyataan Indonesia yang masih mengimpor aluminium. Padahal Indonesia memiliki cadangan bauksit nomor enam terbesar di dunia. Menurutnya, dengan cadangan bauksit yang melimpah, seharusnya Indonesia tidak lagi mengimpor aluminium.

 

“Ada anomali di sini. Kita ekspor bauksit, diolah di luar, lalu kita impor kembali untuk bahan baku aluminium,” ungkap Lamhot saat RDP (rapat dengar pendapat) Komisi VII DPR RI dengan Dirut MIND ID dan beberapa perusahaan sub holding, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (16/2/2022).

 

Oleh karenanya, tambah Lamhot, pihaknya berharap MIND ID bisa mendorong industri pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) mulai dari bauksit sampai ke alumina. Sehingga PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) tidak perlu lagi mengimpor alumina. Dengan begitu ketika pemerintah mencanangkan setop ekspor bauksit di tahun 2023 mendatang, MIND ID telah siap dengan industri pengolahan bauksit menjadi alumina, hingga menjadi aluminium.

 

Dalam kesempatan tersebut, politisi Partai Golkar ini juga mengapresiasi kerja sama PT Aneka Tambang (Antam) dengan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) yang mendirikan perusahaan patungan PT Borneo Alumina Indonesia (BAI) untuk membangun smelter alumina.  "Kita dorong akselerasi program percepatan untuk membangun ini, sehingga kita bisa segera menghentikan ekspor bauksit,” pungkas Lamhot.

 

Sebagai informasi, saat ini Indonesia baru memiliki dua smelter bauksit, yakni milik PT Well Harvest Winning Alumina dan PT Indonesia Chemical Alumina di Kalimantan Barat. Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I) mengungkan Indonesia membutuhkan tambahan lima smelter untuk bisa menyerap produksi bauksi dalam negeri. (ayu/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Revisi Perpres BBM Bersubsidi Harus Tegaskan Kelompok Penerima
04-08-2022 / KOMISI VII
Sekali lagi Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur distribusi BBM bersubsidi diharapkan bisa kembali menegaskan kelompok yang berhak menerima. Jenis BBM...
Legislator Minta Pemerintah Revisi PP No 15 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Negara dari Batubara
03-08-2022 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta Pemerintah merevisi PP No 15 tahun 2022 Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan...
Legislator Minta Pemerintah Pusat Tertibkan Pemda yang Naikan Harga Gas Subsidi
01-08-2022 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah melalui Kementerian ESDM (energi dan sumber daya mineral) dan Kementerian Dalam Negeri...
Perpres BBM Harus Perbaiki Distribusi BBM Bersubsidi
29-07-2022 / KOMISI VII
Menyusul revisi Perpres No.191/2014 yang mengatur BBM bersubsidi, diharapkan distribusi BBM bersubsidi kian membaik, sehingga tepat sasaran. BBM bersubsidi sangat...