Pemindahan IKN Ancaman bagi Kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi

17-02-2022 / KOMISI IV

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan saat mengikuti Raker Komisi IV DPR RI dengan KLHK di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (17/2/2022). Foto: Arief/nvl

 

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menegaskan bahwa berdasarkan hasil kajian lingkungan hidup strategis yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah diidentifikasi bahwa di Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) terdapat tiga Kawasan dengan nilai konservasi tinggi. 

 

“Saya mempertanyakan langkah mitigasi dan konsep adaptasi yang akan dibuat pemerintah terhadap Kawasan dengan nilai konservasi tinggi dengan adanya proyek IKN ini," cetus Johan saat mengikuti Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR RI dengan KLHK yang membahas rencana pembangunan IKN di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (17/2/2022).

 

Selanjutnya Johan menjelaskan bahwa identifikasi tiga kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi tersebut meliputi pertama, merupakan kawasan lindung berupa mangrove, rawa, sempadan dan sungai, yang kedua merupakan koridor indikatif satwa liar dan yang ketiga merupakan Kawasan yang terdapat satwa seperti beruang madu, kucing kuwuk, macan dahan dan berbagai jenis satwa penting lainnya. 

 

Politisi PKS ini berpendapat bahwa pemindahan IKN merupakan proyek yang dapat merusak lingkungan hidup dan menciptakan bencana lingkungan. “Kita patut mempertanyakan keabsahan dan kualitas kajian lingkungan dari kawasan IKN ini karena pemindahan IKN ini akan berdampak serius terhadap kerusakan lingkungan, mengganggu habitat flora dan fauna, merusak keanekaragaman hayati, merusak ekosistem mangrove, dan merusak kawasan hutan," ujarnya.

 

Lebih jauh Johan menjelaskan bahwa rencana pembangunan IKN tepat berada di atas ekosistem mangrove primer yang merupakan Kawasan konservasi. “Sangat disayangkan jika pemindahan IKN dilakukan di atas ekosistem mangrove padahal ekosistem ini memiliki fungsi ekologis sebagai pelindung dari bahaya banjir dan gelombang pasang,” urainya seraya meminta KLHK jangan menabrak kepentingan kelestarian lingkungan akibat kebijakan IKN ini.

 

Legislator dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) I ini turut mempertanyakan konsep “Forest City” yang berencana membangun hunian perkotaan tanpa mengganggu ekosistem setempat. “Saya menilai konsepsi ini tidak jelas, karena pada akhirnya akan menyebabkan kerusakan hutan dan lingkungan, sebab faktanya proyek skala besar seperti ini pasti akan membuat hutan tempat hidup satwa terfragmentasi dan menghilangkan koridor yang vital bagi satwa,” ucap Johan.

 

Ia menjelaskan, wilayah IKN memiliki kawasan hutan seluas 108.364 Ha, dan memiliki sekitar 527 jenis tumbuhan, 180 jenis burung, lebih dari 100 mamalia dan terdapat spesies dengan status konservasi tinggi, dilindungi, endemik dan spesies penting. “Saya ingin mengingatkan pemerintah bahwa rencana pemindahan IKN memiliki masalah terbesar pada aspek lingkungan terutama pembangunan kota yang berakibat merusak kawasan konservasi, merusak fungsi hutan, merusak lingkungan dan keanekaragaman hayati," tutup Johan. (dep/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Sulaeman Hamzah: Komisi IV Akan Tinjau Permasalahan Limbah ‘Tailing’ PT Freeport
01-02-2023 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Sulaeman L. Hamzah menanggapi aspirasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) mengenai permasalahan limbah berbentuk...
Legislator Dorong Bapanas Capai Swasembada Pangan Melalui Program di 2023
31-01-2023 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Saadiah Uluputty mendorong Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk mencapai swasembada pangan melalui program-program yang akan...
Kehadiran Badan Pangan Nasional Diharapkan Dapat Atasi Mafia Pangan
31-01-2023 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka menyoroti salah satu peranan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) yakni menjaga stabilitas harga...
Program ‘Food Estate’ di Kabupaten Humbahas Sumut Belum Optimal
26-01-2023 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Djarot Saiful Hidayat menilai pengembangan kawasanFood Estate(FE) hortikultura berbasis korporasi di kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas)...