DPR akan Kaji Lebih Lanjut Perja ‘Restorative Justice’

09-03-2022 /

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat ditemui awak media di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (9/3/2022). Foto: Yoga/Man

 

Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 terkait Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif kembali menjadi perbincangan hangat di khalayak. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan DPR RI akan melakukan kajian-kajian terkait agar Perja tersebut bisa berjalan dengan baik. Kendati demikian, Dasco mengakui Perja Restorative Justice ini sebenarnya disambut baik banyak kalangan, termasuk yang mengkritisi.

 

“Oleh karena itu kita juga perlu melakukan kajian-kajian bagaimana menyikapi soal Perja ini, sehingga dapat berjalan dan dilakukan dengan baik. Kita tahu hukum di Indonesia, terkadang kan ada yang kemudian dikriminalisasi. Nah, dalam hal ini restorative justice perlu dilakukan,” ungkap Dasco saat ditemui awak media di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (9/3/2022).

 

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) tersebut juga menjelaskan adanya keterlibatan pihak lain di luar Kejaksaan pada proses penegakan hukum. politisi Partai Gerindra tersebut juga mengingatkan bahwa restorative justice juga telah menjadi program dari Kepolisian Republik Indonesia.

 

Perja terkait keadilan restoratif tersebut kembali mencuat setelah Jaksa Agung mengungkapkan wacana bahwa tidak diperlukan lagi penegakan hukum terhadap korupsi dengan angka di bawah Rp50 juta dan bisa diselesaikan dengan pengembalian kerugian. Pernyataan tersebut kemudian menuai polemik karena dianggap akan bertentangan dengan Pasal 4 dalam UU Tipikor.

 

Dilansir dari situs resmi Kejaksaan Republik Indonesia, kebijakan Restorative Justice diharapkan mampu menyelesaikan perkara tindak pidana ringan (Tipiring) tanpa ke meja hijau. Pada peraturan tersebut tertuang bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan berbagai pihak terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. (uc/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Sufmi Dasco: DPR akan Kaji Legalisasi Ganja untuk Kebutuhan Medis di Indonesia
28-06-2022 /
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya segera mengkaji wacana legalisasi ganja untuk kebutuhan medis. Meski di beberapa...
DPR Akan Kaji Penyebab Reog Ponorogo Belum Jadi Warisan Budaya Dunia UNESCO
22-06-2022 /
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pihaknya, melalui komisi terkait, akan mengkaji penyebab Reog Ponorogo belum menjadi Warisan...
Sufmi Dasco Terima Silaturahmi Pengurus Pusat Persatuan Wanita Islam
21-06-2022 /
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima audiensi sekaligus silaturahmi dengan Pengurus Pusat Persatuan Wanita Islam, di ruang kerja...
Sufmi Dasco Minta Mendag Segera Stabilkan Harga Pangan
21-06-2022 /
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendorong Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mencari solusi untuk menstabilkan harga pangan yang...