Dito Ganinduto: UU HPP Dorong Sistem Perpajakan yang Adil, Sehat, dan Akuntabel

10-03-2022 / KOMISI XI

Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto saat mengikuti 'Sosialisasi UU HPP' yang kembali dilaksanakan di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (10/3/2022). Foto: Ist/nvl

 

Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto menekankan, Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) merupakan regulasi yang meletakkan pondasi sistem perpajakan yang adil, sehat, dan akuntabel serta berkesinambungan. Dito menyatakan UU HPP mendorong sistem perpajakan yang adil, sehat, dan akuntabel.

 

Demikian ditegaskan Dito saat menyampaikan 'Sosialisasi UU HPP' yang kembali dilaksanakan di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (10/3/2022). Turut hadir dalam sosialisasi tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Direktur Jenderal Kemenkeu Pajak Suryo Utomo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan segenap Forkompinda serta Wajib Pajak di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

 

Selain itu, politisi Partai Golkar tersebut di depan wajib pajak yang hadir dalam acara ini mengajak Wajib Pajak (WP) dapat memanfaatkan fasilitas yang diatur di dalam UU HPP melalui Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang akan berlaku sampai 30 Juni 2022. Melalui PPS ini, diharapkan kepatuhan wajib pajak meningkat sehingga menciptakan 'Perekonomian Indonesia yang Kuat dan Berdaya Tahan'.

 

Selain PPS bagi WP, ungkap Dito, fasilitas perpajakan pada UU HPP baik pengaturan di dalam Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan, Pajak Karbon, dan Cukai dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Di antaranya, mendorong peningkatan sukarela dengan memperkuat sistem administrasi pengawasan dan pemungutan perpajakan serta memberikan kepastian hukum perpajakan.

 

"Implementasi UU HPP harus tetap konsisten pada filosofi dan suasana kebatinan UU HPP yang memperhatikan kondisi masyarakat dan dunia usaha serta keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan menengah dan pelaku UMKM. Saya mengajak seluruh stakeholder dan masyarakat untuk bersama-sama mengawal implementasi UU HPP agar efektif dan benar benar berpihak pada masyarakat luas," pungkas Dito. (pun/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi XI Minta Alokasi Dana Sawit untuk 'Replanting' Harus Diperbesar
05-02-2023 / KOMISI XI
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie OFP memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi XI DPR RI di Pontianak,...
Komisi XI Ingatkan LPDP Ada Potensi Defisit Anggaran 2023 Sebesar Rp 2 Triliun
03-02-2023 / KOMISI XI
Komisi XI DPR RI mengingatkan LPDP bahwa terdapat potensi defisit di proyeksi anggaran pendapat dan belanja tahun 2023. Besaran defisit...
UU Harmonisasi Peraturan Pajak Berhasil Menggenjot Penerimaan Negara
03-02-2023 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin menilai Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang telah disahkan DPR RI beberapa...
Komisi XI Apresiasi Peningkatan Realisasi Penerimaan Pajak serta Bea Cukai Kalimantan Timur
02-02-2023 / KOMISI XI
Realisasi penerimaan pajak dan bea cukai di Kalimantan Timur sepanjang tahun 2022 mengalami pertumbuhan yang tinggi. Oleh karena capaian itu,...