Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah. Foto: Runi/Man

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah menambah alokasi plafon anggaran perlindungan sosial (perlinsos)  agar bisa mengurangi beban rakyat menjelang Ramadhan. Pasalnya, program perlinsos ini efektif sebagai social stabilizer dengan cakupan penerima manfaat yang sangat luas.

“Maka saya mengimbau kepada pemerintah untuk melakukan penebalan terhadap perlinsos ini. Apalagi, sebentar lagi memasuki bulan Ramadhan,” ujar Said dalam keterangan persnya, Selasa (15/3/2022). Menurutnya, penebalan terhadap perlindungan sosial ini perlu dilakukan pemerintah dengan cara menambah anggaran, mulai untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga Kartu Prakerja.

Untuk tahun 2022 ini, anggaran perlinsos telah ditetapkan sebesar Rp154,8 triliun.  Program perlinsos ini sangat penting sebab menjangkau 37,9 juta pelanggan listrik tersubsidi, 8 juta metric ton LPG 3 kg, 7,5 juta keluarga penerima BLT di pedesaan, 10 juta keluarga penerima PKH. Tak hanya itu, program ini juga menjangkau 18,8 juta keluarga penerima kartu sembako, 20,2 juta siswa penerima KIP, dan 96,8 juta keluarga penerima PBI JKN. “Karenanya, saya mendukung penambahan plafon program perlinsos ini hingga Rp15-17 triliun,” ujar  Said.

Pasalnya hal ini  penting, lanjut Said, agar daya beli masyarakat terjaga. Selain menebalkan perlinsos, politisi PDI-Perjuangan ini meminta Satgas Pangan terus melakukan monitoring dan operasi pasar dengan sigap, mengantisipasi upaya penimbunan stok, permainan harga, dan ketidakpatuhan atas pelaksanaan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) beberapa komoditas.

“Untuk itu, Satgas Pangan dibantu aparat penegak hukum dari kepolisian, mulai dari pusat sampai jajaran Polsek di kecamatan harus ikut melakukan pengawasan guna memastikan distribusi bahan pangan benar-benar tersedia di masyarakat, mengingat sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan dan lebaran pada Mei mendatang,” terang legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur XI tersebut. (rnm/sf)