Said Abdulah Minta Pemerintah Amankan Stok Berbagai Komoditas

15-03-2022 / BADAN ANGGARAN

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah. Foto : Mentari/mr

 

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah  mengantisipasi kelangkaan minyak bumi dengan mengamankan pasokan stok dari negara-negara eksportir atas berbagai komoditas utama yang dipasok dari impor. Menurutnya, kelangkaan minyak goreng yang terjadi belakangan ini di sejumlah daerah di Indonesia pun harus menjadi pelajaran serius bagi pemerintah.

 

“Suplai minyak bumi  dan gas kita sebagian besar dari Arab Saudi, Singapura, Malaysia, Uni Emirat Arab, Nigeria, dan Amerika Serikat. Sejauh ini hanya Uni Emirat Arab yang menyanggupi penambahan kapasitas produksi minyaknya ke pasar global,” ungkap Said melalui keterangan persnya, Selasa (15/3/2022).

 

Karena itu, lanjut Said, pemerintah perlu memastikan kepada negara-negara tersebut, termasuk mencari alternatif, misalnya dari Venezuela dan Iran, meskipun keduanya tengah dalam sanksi Amerika Serikat. Di samping itu, tegas politisi PDI-Perjuangan tersebut, pemerintah perlu memastikan kepatuhan hedging kepada sejumlah badan usaha yang menjalankan impor, baik BUMN maupun swasta.

 

Tingginya harga komoditas yang didapatkan dari impor potensi memberi tekanan kepada nilai tukar mata uang. “Depresiasi terhadap rupiah akan berdampak pada beban meningkatnya beban dan bunga utang valas pemerintah dan swasta,” imbuh Anggota Komisi XI DPR RI tersebut.

 

Untuk harga yang diniatkan investasi pada sektor energi, pemerintah harus melakukan percepatan investasi energi, khususnya energi terbarukan. Setidaknya dalam waktu dekat ini sudah bisa merealisasikan program B40 untuk mengurangi ketergantungan pasokan minyak impor. Di samping itu, perlu adanya peluasan basis ekspor, terutama komoditas yang memang bisa dijalankan dengan cepat. Tahun lalu, Indonesia mencatatkan kinerja perdagangan yang positif akibat kenaikan harga komoditas ekspor andalan seperti kelapa sawit, batu bara, dan berbagai komoditas rempah rempah.

 

Terlebih lagi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) memberikan insentif pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk barang dan jasa ekspor. Tujuan dari pembebasan ini pada UU HPP untuk mendorong kontribusi ekspor nasional makin besar dalam struktur PDB yang masih didominasi konsumsi rumah tangga sebesar 54 persen. Selian itu akan menebalkan cadangan devisa.

 

“Memberlakukan tarif  PPN 11 persen per 1 April secara selektif utamanya pendidikan dan kesehatan yang tidak beorientasi bisnis. Dan sebagai ganti kekurangan penerimaan PPN terkait hal ini, pemerintah dapat menggunakan ketentuan pasal 7 ayat 3 UU HPP untuk menaikkan PPN di atas 11 persen terhadap barang kena PPN lainnya,” pungkasnya. Lebih lanjut, Said menjelaskan pada awal Maret 2022 ini Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak menembus Rp21,44 triliun, meningkat dari Februari 2022 sebesar Rp18,72 triliun. (rnm/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Mulyadi Minta Pemerintah Definisikan Ulang Kata ‘Tingkat Kemiskinan’
29-06-2022 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Mulyadi meminta pemerintah mendefinisikan ulang kata 'tingkat kemiskinan'. Pasalnya, menurut Anggota Komisi V DPR...
Nevi Zuairina Minta Pemerintah Selesaikan Proyek Tol Padang-Pekanbaru Seksi I
27-06-2022 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Nevi Zuairina meminta pemerintah untuk menyelesaikan proyek pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru (Sicincin) seksi I....
Hermanto Ingatkan Ancaman Nyata Krisis Pangan kepada Pemerintah
27-06-2022 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Hermanto mengingatkan ancaman nyata akan terjadinya krisis pangan. Hal itu sebagaimana disampaikan Presiden Joko...
Marwan Cik Hasan: Tunda Belanja Anggaran yang Baru Berdampak 5-10 Tahun Mendatang
27-06-2022 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Marwan Cik Hasan meminta penundaan belanja di Tahun Anggaran 2023 yang baru berdampak lima...