Dukungan Politis, Prasyarat Mutlak Pencapaian 'Paris Agreement'

22-03-2022 / B.K.S.A.P.

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus mengungkapkan hal ini saat didaulat menjadi speaker mewakili Parlemen Indonesia dalam general debate dalam Sidang IPU ke-144, Selasa (22/3/2022). Foto: Mario/Man

 

Parlemen memiliki peranan penting dalam menjembatani kesepakatan internasional dengan aspirasi konstituen. Parlemen juga berperan dalam membangun dukungan politis di dalam negeri. Untuk itu, dukungan politis menjadi prasyarat mutlak kelancaran upaya pencapaian komitmen di bawah Paris Agreement.

 

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus mengungkapkan hal ini saat didaulat menjadi speaker mewakili Parlemen Indonesia dalam general debate - presentation of the 2022 global parliamentary report,Sidang IPU ke-144, Selasa (22/3/2022). "Political will merupakan fondasi utama. Tetapi, kami melihat ada poin krusial lainnya yang dibutuhkan parlemen," tegasnya.

 

Ia menuturkan, isu-isu lingkungan harus menjiwai keseluruhan kerja parlemen. Tidak eksklusif hanya di komisi yang menangani lingkungan. Dengan demikian, parlemen akan secara sadar mengacu pada kajian dampak lingkungan dalam proses pembuatan legislasi maupun penganggaran.

 

"Isu lingkungan dan perubahan iklim harus terus digaungkan di internal parlemen. Untuk menumbuhkan kesadaran, dan juga untuk mengarusutamakan isu ini dalam kerja-kerja anggota legislatif," ujarnya.

 

Pimpinan DPR RI koordinator bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu menuturkan, parlemen juga berperan dalam membuat perubahan. Dari hal terdekat di lingkungan parlemen seperti meminimalisasi jejak karbon hingga memperkuat kemitraan global.

 

Sebagai perwakilan rakyat, sambung Lodewijk, parlemen dapat menyuarakan aspirasi agar komitmen internasional mengatasi perubahan iklim mengedepankan keadilan iklim. Dengan kebijakan aksi adaptasi dan mitigasi akan berpijak pada prinsip inklusif dan setara.

 

Parlemen membuat Undang-Undang, Pemerintah mengambil kebijakan, tetapi pada akhirnya aktor non-negara yang mengimplementasikannya. Masyarakat, sektor swasta, dan semua pihak yang suaranya membutuhkan keterwakilan kita.

 

"Dalam hal ini, parlemen harus menjadi penggerak kerjasama multipihak untuk mencapai komitmen aksi iklim. Bersama-sama kita membuat perubahan positif bagi planet ini," pungkasnya. (es)

 

#IPU144

#ZeroEmission

#StopClimateChange


  • SHARES
BERITA TERKAIT
BKSAP Sambut 30 Tahun Hubungan Diplomatik Indonesia-Slovakia, Pererat Berbagai Kerja Sama
19-08-2022 / B.K.S.A.P.
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana menerima kunjungan Duta Besar Republik Slovakia untuk...
Indonesia-Iran Perkuat Hubungan Kerja Sama Bidang Teknologi dan Kesehatan
15-08-2022 / B.K.S.A.P.
  Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI-Iran Nihayatul Wafiroh menerima Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Azad. Dalam pertemuan...
Syahrul Aidi Curigai Serangan Israel pada Palestina Bermuatan Politik
10-08-2022 / B.K.S.A.P.
Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI Indonesia-Palestina Syahrul Aidi Maazat mencurigai serangan yang kembali dilakukan Israel ke Palestina...
DK PBB Harus Merumuskan Perlindungan Berkelanjutan Bagi Warga Gaza
09-08-2022 / B.K.S.A.P.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mendesak komunitas global terutama DK PBB harus merumuskan perlindungan...