Hetifah: Komisi X Siap Mediasi Permasalahan SBM ITB

22-03-2022 / KOMISI X

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian saat  RDPU dengan Forum Dosen dan Forum Orang Tua Mahasiswa SBM ITB yang membahas tentang topik Restrukturisasi ITB dan dampaknya terhadap SBM ITB, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (21/3/2022).. Foto: Prima/Mr

 

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian akan melakukan mediasi terhadap permasalahan antara Sekolah Bisnis dan Manajemen Institusi Teknologi Bandung (SBM ITB) dan Rektor yang bergulir sejak lama. Hetifah menekankan bahwa permasalahan yang terjadi di SBM ITB jangan sampai merugikan mahasiswa.

 

“Rencananya, kami akan mengundang Rektor ITB dan dan Mendikbudristek, sehingga permasalahan ini mendapat titik temunya,” katanya saat  RDPU dengan Forum Dosen dan Forum Orang Tua Mahasiswa SBM ITB yang membahas tentang topik Restrukturisasi ITB dan dampaknya terhadap SBM ITB, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (21/3/2022).


Hetifah meminta pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar harus tetap dilaksanakan. Kualitas pengajaran yang sudah diterapkan selama ini oleh SBM ITB juga harus tetap dipertahankan. "Pencapaian SBM ITB selama ini perlu terus dipertahankan dan jika dilihat secara keseluruhan sudah mencerminkan Merdeka Belajar Kampus yang selama ini digaungkan oleh Kemendikbudristek," kata politisi Partai Golkar itu.

 

Merunut awal kejadian, hal ini bermula dari rekomendasi BPK pada tahun 2018 terkait pengelolaan anggaran SBM ITB yang tidak sesuai dengan statuta. Forum Orang Tua Mahasiswa SBM ITB menilai, Peraturan Rektor SBM ITB Nomor 178B tahun 2022 yang dikeluarkan tanggal 17 Maret 2022 mengindikasikan bahwa Rektor mempunyai kewenangan untuk memayungi otonomi SBM ITB agar sesuai dengan statuta.


“Berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 1165 Tahun 2021 tentang Standar Biaya, Peraturan Rektor Nomor 1162 Tahun 2021, dan Peraturan Rektor Nomor 25620 Tahun 2021 tentang Tata Kelola, peraturan ini berbeda dengan prinsip Sekolah Bisnis dan Manajemen Institusi Teknologi Bandung (SBM ITB), dimana organisasi menjadi tersentralisasi oleh pusat,” ungkap Jann Hidayat Tjakraatmaja, perwakilan dari Forum Dosen SBM ITB.

 

Forum SBM ITB berpendapat bahwa adanya sentralisasi yang dilakukan oleh rektor ITB dapat menyebabkan SBM ITB tidak bisa berkembang dan mempertahankan capaian yang sudah didapat selama ini. Bahkan jika ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin akreditasi internasional AACSB dapat dicabut.

 

“Kami menuntut agar kualitas pendidikan yang ada di SBM ITB tetap berjalan seperti sebelumnya, bahkan jika memungkinkan menjadi lebih baik. Kami tidak ingin mengorbankan masa depan anak kami, jika kualitas pengajaran yang diberikan SBM ITB menurun,” tandas Ali Nurdin, perwakilan orang tua mahasiswa SBM ITB. (rnm/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Nilai Kampanye Politik di Kampus Bisa Jadi Pendidikan Politik yang Baik
16-08-2022 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki menilai kampanye politik di kampus menjadi sebuah pendidikan politik yang baik, bagi para...
Komisi X Desak Pemerintah Selesaikan Masalah Pengangkatan Guru Honorer
04-08-2022 / KOMISI X
Ketua Komisi XDPR RISyaiful Hudadesak pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan dalam pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia....
Dede Yusuf: Hingga 2024 Mendatang, Indonesia Butuh 1 Juta Guru
04-08-2022 / KOMISI X
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede YusufMacan Effendi menegaskan, hingga tahun 2024 mendatang Indonesia membutuhkan1 juta guru. Kebutuhan 1...
Syaiful Huda minta Pemerintah Tunda Kenaikan Tarif Masuk Taman Nasional Komodo
03-08-2022 / KOMISI X
KetuaKomisi X DPR RISyaiful Hudameminta pemerintah menunda pemberlakuan kenaikan tarif di KawasanTaman Nasional Komodosebesar Rp3.750.000. Kenaikan tarif itu berlaku mulai...