BAKN DPR Serap Masukan BPK Perwakilan Papua Barat terkait Agraria dan Tata Ruang

22-03-2022 / B.A.K.N.

Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Wahyu Sanjaya foto bersama usai rapat bersama dengan BPK Perwakilan Papua Barat, di Sorong, Papua Barat, Senin (21/3/2022). Foto: Eko/Man

 

Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Wahyu Sanjaya memimpin kunjungan kerja BAKN DPR RI ke Provinsi Papua Barat, dalam rangka mendapat masukan terkait telaahan BAKN DPR RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tentang agraria, tata ruang, dan pertanahan nasional.

 

Hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tahun 2019 mengungkapkan temuan kesalahan pembebanan belanja barang dan belanja modal. Beberapa permasalahan selisih tersebut terjadi di Kanwil Provinsi Papua Barat seperti selisih mutasi akibat penambahan peralatan dan mesin ekstrakomptabel, selisih mutasi gedung dan bangunan akibat penambahan aset tetap lainnya, dan selisih mutasi akibat belanja jasa lainnya.

 

"Atas dasar hal tersebut, BAKN DPR RI perlu meminta masukan lebih lanjut dari BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat terkait dengan permasalahan di bidang agraria, pertanahan, dan tata ruang. Dengan masukan tersebut diharapkan BAKN DPR RI mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh dalam melakukan penelaahan," papar Wahyu saat rapat bersama dengan BPK Perwakilan Papua Barat, di Sorong, Papua Barat, Senin (21/3/2022).

 

Hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan ATR/BPN Tahun 2020 mengungkapkan temuan penatausahaan persediaan Kanwil Papua Barat mencatat selisih persediaan sebanyak 3.523 unit dan selisih beban persediaan sebanyak 11.479 unit. Wahyu mengungkapkan, hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan dan pertanggungjawaban pelayanan pertanahan PNBP Tahun Anggaran 2017—semester I tahun 2018 pada Kanwil dan Kantah Kementerian ATR/BPN menunjukkan adanya permasalahan signifikan.

 

Antara lain, permohonan atas pelayanan survei, pengukuran dan pemetaan tidak sesuai dengan luas bidang tanah yang sesungguhnya, dan tarif biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi atas pelayanan pengukuran dan pemetaan batas belum diatur dalam peraturan. Selain permasalahan tersebut di atas, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang telah dilakukan oleh BAKN DPR RI dengan pakar agraria, pertanahan dan tata ruang seperti Masyarakat Adat dan Hak Ulayan (AMAN), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) mengungkap beberapa permasalahan agraria dan pertanahan.

 

Permasalahan yang dimaksud seperti adanya potensi kerugian negara dari jutaan tanah terlantar dari kemacetan penuntasan konflik agraria sehingga menurunkan nilai pembelian dan pajak negara. Konflik agraria yang terjadi di banyak daerah sebagai akibat dari proses pemberian izin, pendaftaran, penerbitan, sampai pengawasan setelah penerbitan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

 

"Pungutan liar dalam proses sertifikasi tanah, khususnya program Pendaftaran Tanah Sertifikat Lengkap (PTSL) ATR/BPN. Tata kelola perizinan usaha perkebunan belum sesuai dengan ketentuan, dan rendahnya produktivitas hasil perkebunan," ungkap Wahyu. (eko/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
BAKN DPR Ingatkan Pemerintah Jaga Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok
15-07-2022 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati mengingatkan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan tidak menaikkan...
BAKN Gelar Audiensi Terkait Cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan
05-07-2022 / B.A.K.N.
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menggelar audiensi denganCenter for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) membahas terkait dengan Cukai...
BAKN Desak Kementerian ATR Terbitkan PP tentang Tarif Pengukuran dan Pemetaan Batas
04-07-2022 / B.A.K.N.
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendesak Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR)/BPN untuk segera...
Telaah Pengelolaan Cukai Hasil Tembakau, BAKN DPR Kunjungi IPB University
23-06-2022 / B.A.K.N.
Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Wahyu Sanjaya mengatakan kunjungan BAKN DPR RI ke Institut Pertanian Bogor (IPB)...