Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Pandemi Harus Sejalan dengan Prinsip Demokrasi

23-03-2022 / B.K.S.A.P.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon dalam panel discussion standing committee democracy and human rights, Sidang IPU ke-144 di Nusa Dua, Bali, Rabu (23/3/2022). Foto: Abu/Man

 

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengatakan, pandemi Covid-19 telah memaksa pemerintah untuk mengambil tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal tersebut sebagai upaya penyelamatan masyarakat dan mencegah krisis kesehatan yang lebih dalam.

 

Fadli Zon mengatakan hal ini dalam panel discussion standing committee democracy and human rights, Sidang IPU ke-144 di Nusa Dua, Bali, Rabu (23/3/2022). "Dalam wacana kebijakan ini, peran parlemen cukup kritis. Pertama, diperlukan peran parlemen mengawasi untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah di bidang kesehatan sejalan dengan prinsip demokrasi dan pemerintahan yang baik," ujarnya.

 

Ia melanjutkan, selama pandemi, pemerintah juga dipaksa untuk mengambil tindakan cepat tanpa memiliki cukup waktu untuk musyawarah. Seringkali tindakan diambil berdasarkan perintah eksekutif, tanpa konsultasi legislatif. "Namun, hal itu dapat diterima sepanjang tindakan pembatasan itu rasional, efektif, akuntabel, berdasarkan keadilan dan kesetaraan bagi semua orang," terangnya.

 

DPR RI sendiri, sambung Fadli, tetap melakukan fungsi pengawasan terhadap langkah-langkah pemerintah dalam menangani pandemi. Salah satunya dengan cara menjalin komunikasi yang intensif dengan pemerintah, khususnya gugus tugas Covid-19.

 

Kedua, ujar Fadli, parlemen dapat terus memenuhi fungsi legislatif dengan memanfaatkan teknologi komunikasi. Anggota parlemen harus lebih inovatif dalam membangun dialog dan komunikasi dengan konstituen dengan menggunakan platform IT seperti zoom, google meet, webex, dan banyak lainnya.

 

Fadli mencontohkan, sejak merebaknya Covid-19, rapat-rapat di DPR RI juga telah dilakukan secara hybrid. Yaitu secara tatap muka maupun secara virtual. Artinya, kebebasan berkomunikasi tidak terhalang oleh kebijakan kesehatan yang restriktif.

 

"Memang benar bahwa kebijakan pembatasan dapat merusak kebebasan sipil, tetapi kita juga harus mencatat bahwa kebijakan tersebut bersifat sementara, bukan permanen. Pada saat yang sama, pembatasan apa pun juga dapat memberikan jalan bagi penerapan demokrasi digital yang memanfaatkan teknologi komunikasi dalam menjaga kebebasan sipil," tukasnya. (es)


#IPU144

#ZeroEmission

#StopClimateChange


  • SHARES
BERITA TERKAIT
BKSAP Sambut 30 Tahun Hubungan Diplomatik Indonesia-Slovakia, Pererat Berbagai Kerja Sama
19-08-2022 / B.K.S.A.P.
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana menerima kunjungan Duta Besar Republik Slovakia untuk...
Indonesia-Iran Perkuat Hubungan Kerja Sama Bidang Teknologi dan Kesehatan
15-08-2022 / B.K.S.A.P.
  Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI-Iran Nihayatul Wafiroh menerima Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Azad. Dalam pertemuan...
Syahrul Aidi Curigai Serangan Israel pada Palestina Bermuatan Politik
10-08-2022 / B.K.S.A.P.
Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI Indonesia-Palestina Syahrul Aidi Maazat mencurigai serangan yang kembali dilakukan Israel ke Palestina...
DK PBB Harus Merumuskan Perlindungan Berkelanjutan Bagi Warga Gaza
09-08-2022 / B.K.S.A.P.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mendesak komunitas global terutama DK PBB harus merumuskan perlindungan...