Pengimplementasikan Target 'Net Zero' Sudah Mendesak

23-03-2022 / B.K.S.A.P.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Achmad Hafisz Tohir saat menghadiri Side Event Westminster Foundation of Democracy (WFD) pada Sidang IPU ke-144, Nusa Dua, Bali, Rabu (23/3/2022). Foto: Agung/Man

 

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Achmad Hafisz Tohir menyatakan bahwa parlemen Indonesia sangat prihatin dengan kebutuhan mendesak untuk memperkuat dan mengimplementasikan target-target 'net zero' sepenuhnya. Dimana untuk mengaplikasikan dibutuhkan kapasitas adaptif dan kemauan politis (political will).

 

"Saya percaya bahwa ada kebutuhan untuk mengubah paradigma kita, dari perubahan iklim sebagai pertempuran dan sebagai perdebatan tentang siapa yang benar atau salah, menjadi sebuah peluang," terang Hafisz saat menghadiri Side Event Westminster Foundation of Democracy (WFD) pada Sidang IPU ke-144, Nusa Dua, Bali, Rabu (23/3/2022).
 


Oleh karena itu, ia bilang, tugas di depan masyarakat dunia sudah jelas. "Dunia harus bertindak, bukan hanya ikrar dan janji. Saya berpandangan bahwa mengatasi krisis planet global ini membutuhkan pendekatan seluruh ekonomi (whole of economy) dan seluruh masyarakat (whole of society)," ucap politisi fraksi PAN itu.

 


Lebih lanjut Hafisz bilang, pendekatan multistakeholder adalah salah satu kunci mengatasi dampak krisis perubahan iklim. Dimana kerjasama dan kolaborasi antara semua pemangku kepentingan adalah suatu keharusan untuk mengubah tantangan menjadi peluang. Selain itu pula, diperlukan pendekatan holistik terhadap aksi iklim.

 

"Jadi tidak hanya terbatas pada tantangan deforestasi tetapi juga pentingnya mengatasi masalah lain seperti keanekaragaman hayati, antara lain, yang mendasar untuk mencapai keberlanjutan yang komprehensif," kata Hafisz. Lebih khusus lagi, ia percaya bahwa parlemen dapat memajukan aksi iklim dengan legislasi dan pendekatan multistakeholder.

 

Lewat mempromosikan legislasi yang mensinergikan operasionalisasi Paris Rulebook, termasuk pendanaan iklim yang inovatif dan perdagangan karbon, Hafisz bilang dalam hal tersebut Indonesia telah memiliki UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang dibahas oleh Komisi XI DPR RI dan telah disahkan.

 

Selain itu, parlemen perlu secara aktif memantau implementasi NDC dan Net Zero Commitments. Tak lupa mempromosikan pendekatan multistakeholder untuk mitigasi dan adaptasi iklim, khususnya meningkatkan peran perempuan dan pemuda dalam berbagai bidang. (aha)

 

#IPU144

#ZeroEmission

#StopClimateChange


  • SHARES
BERITA TERKAIT
BKSAP Sambut 30 Tahun Hubungan Diplomatik Indonesia-Slovakia, Pererat Berbagai Kerja Sama
19-08-2022 / B.K.S.A.P.
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana menerima kunjungan Duta Besar Republik Slovakia untuk...
Indonesia-Iran Perkuat Hubungan Kerja Sama Bidang Teknologi dan Kesehatan
15-08-2022 / B.K.S.A.P.
  Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI-Iran Nihayatul Wafiroh menerima Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Azad. Dalam pertemuan...
Syahrul Aidi Curigai Serangan Israel pada Palestina Bermuatan Politik
10-08-2022 / B.K.S.A.P.
Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI Indonesia-Palestina Syahrul Aidi Maazat mencurigai serangan yang kembali dilakukan Israel ke Palestina...
DK PBB Harus Merumuskan Perlindungan Berkelanjutan Bagi Warga Gaza
09-08-2022 / B.K.S.A.P.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mendesak komunitas global terutama DK PBB harus merumuskan perlindungan...