Saleh Daulay Apresiasi Kebijakan Pemerintah Perbolehkan Masyarakat Mudik

24-03-2022 / KOMISI IX

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Foto: Mentari/nvl

 

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi kebijakan pemerintah yang memperbolehkan masyarakat mudik di Lebaran tahun ini dengan syarat sudah vaksin kedua dan vaksin booster. Kebijakan ini diharapkan dapat mengobati kerinduan masyarakat untuk pulang kampung. Terutama, masyarakat yang selama 2 tahun terakhir ini tidak berkesempatan mudik akibat adanya pandemi Covid-19.

 

"Kebijakan ini bagus. Sangat aspiratif dan memenuhi tuntutan masyarakat. Apalagi, saat ini penyebaran virus Covid sudah lebih terkendali,” kata Saleh melalui keterangan pers yang diterima Parlementaria, Kamis (24/3/2022). Namun demikian, lanjut Saleh, kebijakan ini perlu dibarengi dengan aspek kearifan. Khususnya, berkenaan dengan persyaratan vaksin booster yang diwajibkan.

 

Menurut Saleh, hal ini akan menjadi persoalan, sebab ada banyak anggota masyarakat yang belum mendapat giliran untuk di-booster. “Vaksin booster memang sudah jalan. Tetapi, tidak semua bisa dilaksanakan secara bersamaan. Ada jadwal dan target yang sudah diprogramkan. Dipastikan, tidak semua orang yang hendak mudik sudah di-booster,” ungkap politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

 

"Bukan karena tidak mau divaksin. Ini lebih pada persoalan waktu dan kapasitas vaksinator kita di berbagai daerah. Terutama di kota-kota besar yang penduduknya banyak yang akan mudik. Kalaupun mereka bekerja keras, rasa-rasanya pasti akan ada keterbatasan,” tambah Saleh. Dalam konteks ini, Saleh berharap ada kearifan bagi mereka yang belum di-booster ini. Apalagi, pelonggaran aturan PPKM sudah banyak yang dilaksanakan.

 

Seperti, tidak ada kewajiban tes PCR/antigen bagi pelaku perjalanan, penghapusan karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN), kelonggaran di rumah-rumah ibadah, sekolah, tempat-tempat pertemuan masyarakat, dan lain-lain. Kalau itu bisa dilonggarkan, menurut Saleh, kewajiban booster ini pun mestinya bisa dikecualikan bagi orang-orang tertentu. Terutama yang belum mendapat giliran untuk divaksin.

 

"Kalau mau memberikan kemudahan, tentu akan sangat membantu. Masyarakat diyakini akan sangat senang. Meskipun pada saat yang sama, kita akan tetap mendorong percepatan program vaksinasi booster,” tutup legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara II tersebut. (rnm/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Alifuddin Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19 Kabupaten Sambas
10-08-2022 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Alifuddin memberikan apresiasi atas langkah jajaran Pemerintah Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat terkait penanganan pandemi...
Kurniasih Mufidayati Harap Vaksin Covid-19 Karya Anak Bangsa Bisa Jadi Kado Kemerdekaan RI
04-08-2022 / KOMISI IX
Dua vaksin Covid-19 produksi anak bangsa diperkirakan akan segera rilis pada bulan Agustus. Saat ini, Vaksin Merah Putih dan Vaksin...
Darurat Global, Komisi IX Minta RI Intens Komunikasi dengan WHO soal Cacar Monyet
01-08-2022 / KOMISI IX
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta pemerintah memberikan perhatian serius pada penyebaran wabah cacar monyet (monkeypox). Ia...
Dukung ‘Booster’ Kedua, Rahmad Handoyo Ingatkan ‘Boster’ Pertama Harus Jadi Prioritas
30-07-2022 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo setuju dan menyambut positif aturan baru vaksin Covid-19 booster (penguat) kedua atau vaksin...