Komisi IX Ingin Klaim BPJS Ketenagakerjaan Mudah dan Praktis

24-03-2022 / KOMISI IX

Anggota Komisi IX DPR RI Sungkono di sela-sela pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI. Foto: Fitri/nvl

 

Anggota Komisi IX DPR RI Sungkono menginginkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai asuransi yang dijamin negara memberi kemudahan bagi penggunanya. Ia menyebut kemudahan kepada anggotanya itu sangat diperlukan, mengingat BPJS Ketenagakerjaan menyentuh berbagai lapisan masyarakat, khususnya bagi para pekerja yang berpenghasilan tetap maupun tidak.

 

"Saya harap BPJS Ketenagakerjaan ini tidak seperti Bumiputera ya, karena BPJS Ketenagakerjaan ini benar-benar menyentuh lapisan masyarakat hingga ke bawah, baik yang punya penghasilan tetap atau tidak," kata Sungkono di sela-sela pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dengan Wakil Bupati Sidoarjo Subandi, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan dan stakeholder lainnya di Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (24/3/2022).

 

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu meyakini berbagai program yang dikeluarkan BPJS Ketenagakerjaan mulai dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) memiliki tujuan yang baik, yaitu untuk membantu masyarakat. Namun demikian hal baik itu, menjadi kurang baik apabila proses klaimnya sulit dilakukan.

 

Atas hal itu, Sungkono pun meminta agar proses klaim dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dibuat semudah dan sepraktis mungkin. "Jangan sampai ada manfaat, tapi klaimnya tidak mudah. Kalau kita sudah sosialisasi dan rakyat paham, akhirnya mau ikut program BPJS Ketenagakerjaan jangan sampai ada kesulitan klaim di lapangan ya, jadi harus dipermudah dengan jalan yang praktis, administrasinya tidak bertele-tele," tegas Sungkono.

 

Lebih lanjut ia meminta pemerintah daerah dan para stakeholder turut memberi dukungan agar dalam pelaksanaan program-program yang dikeluarkan BPJS Ketenagakerjaan dapat berjalan optimal dan memberi manfaat kepada pesertanya. "Intinya saya ingin pemerintah daerah juga ikut mendukung melalui stakeholder yang terlibat, juga didukung melalui kebijakan yang saling menguntungkan baik itu pelaksana maupun pengguna BPJS Ketenagakerjaan," tutup legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur I tersebut. (srw/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Alifuddin Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19 Kabupaten Sambas
10-08-2022 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Alifuddin memberikan apresiasi atas langkah jajaran Pemerintah Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat terkait penanganan pandemi...
Kurniasih Mufidayati Harap Vaksin Covid-19 Karya Anak Bangsa Bisa Jadi Kado Kemerdekaan RI
04-08-2022 / KOMISI IX
Dua vaksin Covid-19 produksi anak bangsa diperkirakan akan segera rilis pada bulan Agustus. Saat ini, Vaksin Merah Putih dan Vaksin...
Darurat Global, Komisi IX Minta RI Intens Komunikasi dengan WHO soal Cacar Monyet
01-08-2022 / KOMISI IX
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta pemerintah memberikan perhatian serius pada penyebaran wabah cacar monyet (monkeypox). Ia...
Dukung ‘Booster’ Kedua, Rahmad Handoyo Ingatkan ‘Boster’ Pertama Harus Jadi Prioritas
30-07-2022 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo setuju dan menyambut positif aturan baru vaksin Covid-19 booster (penguat) kedua atau vaksin...