Rizki Natakusumah: Jangan Ada Kompromi Terhadap Kedaulatan Wilayah

25-03-2022 / KOMISI I

Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah. Foto: Dok/Man

 

Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah menyatakan bahwa hal-hal terkait penjagaan kedaulatan negara seharusnya tidak mengenal kompromi. Pada Rapat Kerja terkait penjualan KRI Teluk Sampit 515 yang dihadiri Wakil Menteri Keuangan, Wakil Menteri Pertahanan, Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut, Rizki menyayangkan kondisi beberapa armada penjaga laut Indonesia yang jauh dari kata layak. 

 

“Yang Bapak omongin panjang lebar itu barangnya seperti (tidak layak) ini Pak. Kasihan Pak negara kita, pundi-pundi kekayaan kita yang jaga banyak, barang-barang (kapal) tidak layak seperti ini. Jadi pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan, bahwa kami mengetahui kondisi fiskal saat ini sangat sulit apalagi di masa pandemi Covid-19, tapi selalu kami sampaikan dari Fraksi Partai Demokrat bahwa jangan sampai ada kompromi terkait dengan penjagaan kedaulatan di wilayah kita,” ungkap Rizki saat memberikan pandangan Fraksi pada Rapat Kerja Komisi I DPR RI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (24/3/2022).

 

Kepada Wamenkeu, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini secara gamblang menyatakan harapannya agar pemerintah memberikan anggaran lebih kepada bidang pertahanan. “Bahwa kami di sini sebagai komisi yang membidangi pertahanan berharap, terutama di sini pada momen strategis ini ada Pak Wamenkeu untuk bisa diberikan keberpihakan lebih pak, secara anggaran kepada bidang pertahanan di negara kita,” ujar Rizki.

 

Kepada Parlementaria, anggota dewan dari daerah pemilihan Banten I ini mengungkapkan seharusnya hasil dari penjualan Barang Milik Negara (BMN) seperti KRI Teluk Sampit 515 dapat dikembalikan untuk kepentingan pertahanan. Selain terkait dengan penguatan alutsista, Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI ini juga menyinggung terkait kesejahteraan prajurit yang juga harus diperhatikan oleh pemerintah.

 

“Kalau bisa dibentuk kayak semacam bank, kalau ada pengeluaran dari bidang pertahanan apakah itu penjualan KRI harus bisa dikembalikan untuk kepentingan pertahanan di republik kita karena sangat penting, hajatnya sangat penting. Kita sedang dikepung di dunia ini, dalam masa krisis keamanan atau crisis security. Di bidang pertahanan, tentu harus ada keberpihakan dari pihak pemerintah pada bidang pertahanan untuk bisa memperkuat tidak hanya alutsista tapi juga kepentingan daripada prajurit,” tambah Rizki. (uc/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Meutya Hafid Sayangkan Tindakan Arogan Anggota Paspampres di Solo
15-08-2022 / KOMISI I
Anggota Pasukan Pegamanan Presiden (Paspampres) diketahui memukul sopir truk di Kota Solo, Jawa Tengah, usai insiden tabrakan antara truk yang...
Hubungan China dan Taiwan Tak Kondusif, Legislator Minta Pemerintah Lindungi WNI di Taiwan
09-08-2022 / KOMISI I
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI memastikan sekitar 300 ribu WNI di Taiwan dalam kondisi aman. Hal ini terkait kunjungan Ketua...
Legislator Apresiasi Digelarnya Latihan Bersama Super Garuda Shield di Sumatera Selatan
03-08-2022 / KOMISI I
Digelarnya latihan bersama “Super Garuda Shield” Tahun 2022 di Puslatpur Kodiklatad Martapura Sumatera Selatan pada rabu ini adalah latihan bersama...
Komisi I Minta Pemerintah Komunikasi Intensif Terkait Pendaftaran PSE
02-08-2022 / KOMISI I
Pemblokiran yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kepada sejumlah Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat, seperti Paypal dan Steam,...