Nihayatul Wafiroh Dorong Kemudahan Administrasi dalam Pengklaiman JKP

25-03-2022 / KOMISI IX

Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI ke Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (24/3/2022). Foto: Eki/Man

 

Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh, mendorong adanya perbaikan administrasi yang bisa mempermudah pengklaiman Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Ninik juga mendorong agar Dinas Ketenagakerjaan turut lebih aktif dalam membantu proses pengklaiman dana JKP tersebut.

 

“Administrasi kita dorong untuk dipermudah. Agar para buruh tidak diperibet dalam urusan mengklaim. (Juga) harus ada alternatif-alternatif lain di Dinas Ketenagakerjaan juga harus aktif membantu mengklaimnya agar semua buruh itu bisa mengakses (JKP),” kata Ninik, sapaan akrabnya, usai memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI ke Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (24/3/2022).

 

Rekomendasi tersebut sejatinya diperoleh dari hasil diskusi Tim Kunspek Komisi IX DPR RI bersama perwakilan Serikat Pekerja Nasional (SPN) dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Boyolali, APINDO serta beberapa pemangku kepentingan dalam bidang ketenagakerjaan yang dilakukan di Kantor Bupati Boyolali.

 

Secara umum, tujuan dari Kunspek ini untuk memantau program JKP yang baru di-launching pada Februari 2022. Program JKP dinilai penting untuk disosialisasikan, mengingat ketika dikeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan terkait tata cara pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) terjadi gejolak. “Sebetulnya kenapa JHT ini baru bisa diambil ketika umur 56 tahun itu karena ada JKP. Dengan JKP ini ketika seseorang kehilangan pekerjaannya mereka tidak perlu mencairkan JHT, tetapi hanya perlu mencairkan JKP,” terang Ninik.

 

Usai menggelar diskusi, Tim Kunspek Komisi IX DPR RI kemudian meninjau salah satu industri garmen di Boyolali yang memiliki karyawan kurang lebih 12.000 orang, PT Pan Brothers. “Nah kita juga kunjungan ke Pan Brothers untuk memastikan pegawainya ada 12 ribu untuk bisa mendapatkan, pertama, bahwa seluruh pegawainya didaftarkan di BPJS ketenagakerjaan dan ini sudah dilakukan,” tandas Ninik. (eki/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Tangani PMI Non-Prosedural, Komisi IX Minta Kesinambungan Koordinasi Pusat dan Daerah
12-08-2022 / KOMISI IX
Permasalahan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural melalui ‘jalur tikus’ di Batam, Kepulauan Riau mendapat perhatian dari Komisi IX DPR...
Bulan Imunisasi, DPR Dorong Posyandu Jadi Garda Terdepan Pendukung Tumbuh Kembang Anak
12-08-2022 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina mendorong Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) untukmengoptimalkan pelayanan imunisasidi tengah programBulan Imunisasi Anak Nasional...
Edy Wuryanto Dorong Pembangunan RS Bertaraf Internasional di Sambas
12-08-2022 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menilai, keberadaan Rumah Sakit (RS) dan puskesmas merupakan sarana prasarana paling vital di...
Legislator Minta Pemerintah Tingkatkan Kewaspadaan Terhadap Wabah Cacar Monyet
12-08-2022 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengingatkan meski wabah cacar monyet atau monkeypox belum terkonfirmasi di tanah air, namun...