UU Tindak Kekerasan Seksual Sudah Jadi Kebutuhan Mendesak

28-03-2022 / BADAN LEGISLASI

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo saat audiensi Baleg DPR RI dengan Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual dan Pengurus Pusat Federasi Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (28/3/2022). Foto: Geraldi/Man

 

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menyatakan bahwa Undang-Undang (UU) yang terkait dengan tindak kekerasan seksual saat ini merupakan sebuah kebutuhan yang mendesak. Meski demikian tetap perlu dikedepankan sikap kehati-hatian karena persoalan yang menyangkut tindak pidana kekerasan seksual itu tinggi kompleksitasnya.


“Saya pernah mendapatkan keluhan dari masyarakat dan kami mencoba melakukan interogasi, namun terbentur sulitnya dalam mendapatkan saksi. Terkadang saksi itu ada, tetapi dia tidak mau (memberikan keterangan), karena resiko ancaman dari pelaku,” kata Firman saat audiensi Baleg DPR RI dengan Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual dan Pengurus Pusat Federasi Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (28/3/2022). 


Oleh karenanya, sambung Firman, terkait permasalahan ini Baleg ingin mendapatkan masukan agar bisa mengakomodir keberadaan daripada saksi dan mengetahui seperti apa perlindungan yang diberikan terhadap saksi tersebut. “Ini menjadi masukan yang bagus sekali mengenai pokok dan materinya. Tentu nanti akan kami bahas di Panja,” ujarnya.


Pada kesempatan yang sama Firman juga memberikan apresiasi kepada Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) mengingat tugas berat yang diembannya. Oleh karena itu, ia mengingatkan akan pentingnya program Keluarga Berencana (KB) untuk mengatasi permasalahan kependudukan di masa ini. 


"Karena PBB telah merilis bahwa jumlah penduduk dunia tahun 2050 akan mengalami peningkatan populasi yang sangat luar biasa yakni mencapai 9 miliar jiwa. Persoalan jumlah penduduk ini berkaitan dengan kebutuhan pangan dan energi. Pada tahun 2050 kita sudah berkomitmen untuk tidak menggunakan energi yang berasal dari biofosil,” ungkapnya. 


Ia menyatakan profesi sebagai PLKB adalah tugas mulia. Firman berharap nasibnya tidak seperti petugas lapangan honorer dibidang lainnya namun tentunya yang sudah puluhan tahun bekerja tetapi tidak pernah ada kepastian akan nasibnya.


“Harapan saya PLKB ini pegawainya bisa diangkat menjadi PNS. Karena PLKB merupakan tulang punggung bagi Negara dan bangsa untuk menekan kenaikan jumlah penduduk yang terus naik. Dan harapan kami ini bisa mengantisipasi terjadinya krisis pangan dunia,” pungkasnya. (dep/aha)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Harmonisasi RUU KSDAHE Disetujui Baleg, Komisi IV Berikan Sejumlah Catatan Penting
29-06-2022 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi DPR RI menyetujui harmonisasi revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya...
Baleg DPR Setujui Harmonisasi RUU KSDHAE
29-06-2022 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui harmonisasi revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan...
Sturman Panjaitan Komitmen Perjuangkan RUU KIA
29-06-2022 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan berkomitmen untuk terus memperjuangkan agar Rancangan Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU...
Baleg: RUU KIA Tidak Akan Bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan
29-06-2022 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya menegaskan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) tidak akan...