Tidak Ada Toleransi Penanganan Perkebunan Sawit Ilegal

28-03-2022 / KOMISI IV

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar. Foto: Andri/nvl

 

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menekankan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum menindak tegas para pelaku perusakan hutan, terutama aktivitas lahan perkebunan sawit ilegal. Menikmati keuntungan besar namun melanggar hukum, bagi Dedi, masalah tersebut tidak boleh ditoleransi.

 

“Bisa enggak KLHK melakukan penekanan terhadap para pengusaha yang tidak memiliki nilai nasionalisme? Mengutamakan penjualan minyak goreng untuk kebutuhan luar negeri dibanding memenuhi kebutuhan domestik? Padahal rakyat Indonesia memiliki hak menikmati hasil alam, salah satunya minyak goreng,” tegas Dedi dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar beserta jajaran di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (28/3/2022).

 

Dirinya pun menyoroti soal tidak sinkron antar kementerian dan lembaga negara terkait untuk melindungi hutan Indonesia. Sebagai contoh, berdasarkan hasil kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI di Provinsi Riau pada Senin (7/3/2022) lalu, pemerintah melakukan penyegelan hutan yang menjadi lahan aktivitas ilegal. Akan tetapi, lahan tersebut telah memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh ATR/BPN setempat.

 

Tidak ingin terulang kembali, politisi Partai Golkar tersebut berharap KLHK bekerja sama dengan pihak terkait untuk segera membenahi administrasi, pembayaran denda, beserta Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Selain itu, ia meminta agar KLHK tetap berupaya memperkaya kajian dari berbagai perspektif, satu di antaranya dari sisi planologi sehingga pengambilan kebijakan tidak pincang.

 

“Kita perlu penegasan kajian dari sisi planologi sehingga kita bisa lihat sudah sejauh apa penanganan hutan sawit ilegal yang sudah tertangani. Jangan sampai negara dirugikan,” tandas legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VII tersebut. (ts/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Johan Rosihan Desak Pemerintah Tinjau Ulang Kenaikan Harga Tiket Masuk Pulau Komodo
02-08-2022 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menyesalkan keputusan pemerintah yang memberlakukan kenaikan tiket masuk ke Taman Nasional Komodo (TNK)...
Harga BBM Meroket, Legislator Minta Pemerintah Selamatkan Nelayan Kecil
02-08-2022 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menyoroti tingginya harga BBM, terutama solar yang mencapai 23 ribu rupiah per...
Legislator Komisi IV Harap Ada Solusi Tepat Atasi Hama Belalang di Sumba
18-07-2022 / KOMISI IV
Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI meninjau secara langsung lokasi wabah hama belalang kembara pada tanaman jagung di...
Andi Akmal Pasluddin Minta Pemerintah Hati-Hati Hadapi Potensi Ancaman PMK di Sulawesi Tengah
18-07-2022 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengupayakan wilayah Sulawesi...