Komisi IX Desak BP2MI Tetapkan Regulasi Pelaksanaan Program JKN

28-03-2022 / KOMISI IX

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar saat membacakan kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Kepala BP2MI. Foto: Mentari/nvl

 

Komisi IX DPR RI mendesak Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) terkait pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk segera menerbitkan peraturan Kepala Badan terkait penyusunan dan penetapan regulasi teknis guna mendukung pelaksanaan program JKN bagi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI).

 

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar saat membacakan kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Kepala BP2MI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (27/3/2022). Komisi IX DPR RI juga meminta BP2MI memberikan sosialisasi kepada CPMI atau PMI tentang kewajiban mengikuti program JKN. “Serta memberikan perlindungan jaminan kesehatan CPMI atau PMI melalui kerja sama dengan BPJS Kesehatan pada fasilitas kesehatan di negara tujuan penempatan," kata Ansory.

 

Terkait penyelesaian perpanjangan kontrak kerja PMI dan penyelesaian MoU dengan Negara Malaysia dan negara penempatan lainnya, Komisi IX DPR RI meminta pemerintah menjamin pemulangan PMI dari Negara Malaysia dan Negara penempatan lainnya yang masih dalam proses pemulangan pada tahun 2022 dengan aman dan lancar sampai daerah asal. 

 

"Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dalam rangka penyelesaian MoU sebagai amanat Undang-Undang Nomor 18  Tahun 2017 tentang Perlindungan pekerja Migran Indonesia," ungkap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

 

Sementara terkait kesiapan pemerintah dalam penempatan PMI ke negara tujuan penempatan, Komisi IX DPR RI meminta pemerintah memprioritaskan  pelatihan peningkatan keahlian dan keterampilan melalui LPK swasta dan Balai Latihan Kerja (BLK) Kementerian Ketenagakerjaan yang berstandar sertifikasi internasional bagi CPMI.

 

Komisi IX DPR RI juga meminta BP2MI Mewujudkan biaya penempatan PMI sesuai dengan pasal 30 ayat (1)  UU PPMI;  Menempatkan PMI pada pekerjaan di negara tujuan penempatan sesuai dengan perjanjian kerja yang disepakati; Mengawasi pelaksanaan isi perjanjian kerja yang ditandatangani PMI dengan pemberi kerja di negara tujuan penempatan. Serta membuat mekanisme pelaporan yang memudahkan CPMI dan PMI untuk memperoleh penyelesaian kasus yang dihadapi atau menghindari dari permasalahan. (rnm/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Tangani PMI Non-Prosedural, Komisi IX Minta Kesinambungan Koordinasi Pusat dan Daerah
12-08-2022 / KOMISI IX
Permasalahan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural melalui ‘jalur tikus’ di Batam, Kepulauan Riau mendapat perhatian dari Komisi IX DPR...
Bulan Imunisasi, DPR Dorong Posyandu Jadi Garda Terdepan Pendukung Tumbuh Kembang Anak
12-08-2022 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina mendorong Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) untukmengoptimalkan pelayanan imunisasidi tengah programBulan Imunisasi Anak Nasional...
Edy Wuryanto Dorong Pembangunan RS Bertaraf Internasional di Sambas
12-08-2022 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menilai, keberadaan Rumah Sakit (RS) dan puskesmas merupakan sarana prasarana paling vital di...
Legislator Minta Pemerintah Tingkatkan Kewaspadaan Terhadap Wabah Cacar Monyet
12-08-2022 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengingatkan meski wabah cacar monyet atau monkeypox belum terkonfirmasi di tanah air, namun...