RUU TPKS Lindungi Persatuan dan Kesatuan

29-03-2022 / BADAN LEGISLASI

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Christina Aryani dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU TPKS di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2022). Foto: Tari/Man

 

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Christina Aryani menyampaikan agar kriteria perbuatan pelecehan seksual dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dipertegas, sekaligus agar tidak disalahpahami dan tidak disalahgunakan dalam penerapannya. Dirinya khawatir jika sikap memuji tanpa intensi pelecehan seksual bisa dilaporkan sebagai kasus pelecehan seksual akibat subjektivitas penafsiran.

 

“Jangan sampai di kemudian hari digunakan seolah-olah memuji orang yang sebenarnya tujuan bagus, namun disalahpahami sebagai perbuatan seksual. Ini akan sangat melelahkan jika memproses banyak laporan, yang mungkin dasarnya bukan perbuatan jahat,” tutur Christina dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU TPKS di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2022).

 

Sehingga, ia ingin segenap elemen pemerintah yang ikut dalam Gugus Tugas RUU TPKS menjelaskan penafsiran tindakan pelecehan seksual secara jelas. Dengan menegaskan narasi interpretasi perbuatan pelecehan seksual, ia berharap dalam penerapannya bisa tepat sasaran.  “Kita pastikan bahwa (tindakan perbuatan seksual) tersebut betul-betul tergolong dengan intensi perbuatan pelecehan seksual, dan bisa dibedakan dengan guyonan,” pungkas politisi Golkar itu.

 

Sejalan dengannya, Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya menambahkan Indonesia merupakan masyarakat guyub. Dirinya ingin dengan dibahasnya DIM RUU TPKS melindungi semua pihak tanpa merusak persatuan dan kesatuan.  “Narasi (RUU TPKS) harus jelas. Jangan perkara canda jadi saling melaporkan satu sama lain,” pungkas politisi Partai NasDem itu. (ts/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Harmonisasi RUU KSDAHE Disetujui Baleg, Komisi IV Berikan Sejumlah Catatan Penting
29-06-2022 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi DPR RI menyetujui harmonisasi revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya...
Baleg DPR Setujui Harmonisasi RUU KSDHAE
29-06-2022 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui harmonisasi revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan...
Sturman Panjaitan Komitmen Perjuangkan RUU KIA
29-06-2022 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan berkomitmen untuk terus memperjuangkan agar Rancangan Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU...
Baleg: RUU KIA Tidak Akan Bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan
29-06-2022 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya menegaskan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) tidak akan...