Hafisz Tohir Nilai Dana Otsus Belum Tunjukkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Aceh

31-03-2022 / B.K.S.A.P.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Achmad Hafisz Tohir saat mengikuti Kunjungan Kerja BKSAP SDG’s Day bertema ‘Optimalisasi Peran Diplomasi Parlemen Melalui Pendidikan dan Pertukaran Budaya’ di Banda Aceh, Aceh, Selasa (29/3/2022). Foto : Ridwan/mr

 

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Achmad Hafisz Tohir menilai dana Otonomi Khusus (Otsus) belum menunjukkan signifikansi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh. Di sisi lain, Indonesia bersama pemimpin dunia lainnya, telah menyepakati rencana aksi global melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) berisi 17 tujuan dari 169 target yang diharapkan tercapai pada 2030 mendatang.

 

Di antara target SDGs tersebut adalah menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, dan mengurangi ketimpangan. “Sehingga, saya kira perlu suatu kajian yang lebih mendalam supaya Aceh ini bisa diberikan perhatian sebagaimana mestinya. Artinya dari sisi pendidikan, kesehatan, dari sisi lain apakah kita hanya cukup sampai di (istilah) Otsus itu saja. Karena efektivitas (dana Otsus) itu sejauh ini tidak menggambarkan yang cukup signifikan,” urai Hafisz saat mengikuti Kunjungan Kerja BKSAP SDG’s Day bertema ‘Optimalisasi Peran Diplomasi Parlemen Melalui Pendidikan dan Pertukaran Budaya’ di Banda Aceh, Aceh, Selasa (29/3/2022).

 

Adapun informasi dari situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, pemanfaatan Dana Otsus Provinsi Aceh sejauh ini ditunjukkan untuk pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Adapun jumlah Dana Otsus Aceh untuk Tahun Anggaran 2022 telah disepakati sebesar Rp7,5 triliun.

 

Padahal, lanjut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, jika dana otsus Aceh tersebut optimal untuk pembangunan infrastruktur, maka sekaligus akan dapat menekan angka kriminalitas remaja yang disebabkan karena kecanduan game online. Pendekatan infrastruktur ini juga akan berdampak signifikan pula bagi keterbukaan akses pendidikan dan kesejahteraan masyarakat Aceh.

 

“Karena dari infrastruktur tersebut hasil bumi bisa diangkut. Dengan infrastruktur tersebut kegiatan lebih cepat, juga ketimpangan yang terjadi di daerah akan bisa teratasi, sehingga angka kriminalitas bisa terkontrol,” tutup Anggota Komisi XI DPR RI tersebut. (rdn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR dan LSPR Jepang akan Rancang Kerja Sama Tangani Mental Disorders
03-02-2023 / B.K.S.A.P.
Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera menerima tamu delegasi Jepang dari LSPR Institute of Communication and Business. Dalam...
DPR Dorong Diplomasi Parlemen untuk Mewujudkan Stabilitas di ASEAN
01-02-2023 / B.K.S.A.P.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menjelaskan pentingnya diplomasi parlemen guna mewujudkan stabilitas di kawasan...
Dewi Coryati: Parlemen Indonesia Dukung Keterwakilan Perempuan dalam Proses Perdamaian
01-02-2023 / B.K.S.A.P.
Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Dewi Coryati menegaskan, parlemen Indonesia mendukung partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam...
Gilang Dhielafararez Kecam Kunjungan Menteri Israel di Kompleks Al-Aqsa
31-01-2023 / B.K.S.A.P.
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Gilang Dhielafararez mengecam kunjungan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir...